Infografis
Wakil Ketua MKD Nazarudin Dek Gam mengatakan, pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi terkait kasus dugaan pencabulan itu.
"MKD DPR RI akan mengundang anggota DPR tersebut dalam rangka klarifikasi dan permintaan keterangan, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, berbunyi MKD dapat melakukan penyelidikan sebelum maupun pada saat Sidang MKD," ujar Dek Gam, Selasa (26/7/2022).
Menurut dia, hingga kini MKD belum menerima pengaduan langsung terkait dugaan kasus pencabulan. Karena itu, ia berharap korban dapat mengadukan DK secara resmi ke MKD.
"Kami harap kepada korban agar segera melaporkan kepada MKD dan menyerahkan bukti-bukti terkait dugaan perkara dimaksud berdasarkan Tata Beracara MKD DPR RI," katanya.
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait perkara pengaduan harus memuat identitas pengadu, identitas teradu berisi nama lengkap, nomor anggota, daerah pemilihan dan fraksi serta uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
