Infografis
Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI berharap korban atau pelapor dapat mengadukan secara resmi anggota DPR RI inisial DK ke MKD, setelah sebelumnya membuat laporan ke Bareskrim Polri atas dugaan pelecehan seksual.
Diakui MKD, laporan secara resmi itu guna melihat secara menyeluruh bukti-bukti atas dugaan yang disangkakan kepada DK.
Pasalnya, melalui keterangan tertulis resmi yang telah dibenarkan pimpinan MKD, MKD kerap mendapat pengaduan terhadap anggota DPR hanya karena ketidaksukaan dan bermuatan politis, tetapi tanpa bukti lebih lanjut.
"DPR adalah lembaga tinggi negara yang menjadi pusat perhatian dan rawan atas serangan lawan politik, tidak jarang orang melaporkan dugaan-dugaan kasus yang tidak disertai dengan bukti otentik dan bersifat ingin menyerang secara personal dan merugikan suatu pihak," tulis MKD dikutip Kamis (28/7/2022).
Karena itu, demi menjaga marwah dan martabat kelembagaan DPR, MKD berharap pihak korban dapat hadir dan memberikan pengaduan secara resmi ke MKD atas dugaan peristiwa yang terjadi.
Kehadiran dan laporan itu diharapkan dilengkapi dengan identitas pengadu, identitas teradu, uraian peristiwa yang diduga pelanggaran serta bukti-bukti pendukung yang otentik, seperti visum dan lain-lain sesuai dengan Pasal 6 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Hal ini perlu dilakukan agar kami dapat menindaklanjuti perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku," tulis MKD.
MKD menegaskan bahwa keberadaan mereka tentu bertujuan untuk menciptakan peradilan dan kebijaksanaan dalam segala tingkah laku dan tindak tanduk seluruh komponen individu yang berada dalam lingkup kerja DPR. Mengingat semua pihak berada di kedudukan yang sama di mata hukum.
"Oleh karena itu, sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kode etik serta menjaga marwah dan keluhuran martabat DPR-RI, kami akan menyambut baik pengaduan resmi dari pihak korban dan menjaga kepercayaan masyarakat untuk menangani kasus ini dengan transparan, akuntabel, dan berkeadilan," kata MKD.
DK Membantah
