Infografis
Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI berharap korban atau pelapor dapat mengadukan secara resmi anggota DPR RI inisial DK ke MKD, setelah sebelumnya membuat laporan ke Bareskrim Polri atas dugaan pelecehan seksual.
Diakui MKD, laporan secara resmi itu guna melihat secara menyeluruh bukti-bukti atas dugaan yang disangkakan kepada DK.
Pasalnya, melalui keterangan tertulis resmi yang telah dibenarkan pimpinan MKD, MKD kerap mendapat pengaduan terhadap anggota DPR hanya karena ketidaksukaan dan bermuatan politis, tetapi tanpa bukti lebih lanjut.
"DPR adalah lembaga tinggi negara yang menjadi pusat perhatian dan rawan atas serangan lawan politik, tidak jarang orang melaporkan dugaan-dugaan kasus yang tidak disertai dengan bukti otentik dan bersifat ingin menyerang secara personal dan merugikan suatu pihak," tulis MKD dikutip Kamis (28/7/2022).
Karena itu, demi menjaga marwah dan martabat kelembagaan DPR, MKD berharap pihak korban dapat hadir dan memberikan pengaduan secara resmi ke MKD atas dugaan peristiwa yang terjadi.
Kehadiran dan laporan itu diharapkan dilengkapi dengan identitas pengadu, identitas teradu, uraian peristiwa yang diduga pelanggaran serta bukti-bukti pendukung yang otentik, seperti visum dan lain-lain sesuai dengan Pasal 6 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Hal ini perlu dilakukan agar kami dapat menindaklanjuti perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku," tulis MKD.
MKD menegaskan bahwa keberadaan mereka tentu bertujuan untuk menciptakan peradilan dan kebijaksanaan dalam segala tingkah laku dan tindak tanduk seluruh komponen individu yang berada dalam lingkup kerja DPR. Mengingat semua pihak berada di kedudukan yang sama di mata hukum.
"Oleh karena itu, sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kode etik serta menjaga marwah dan keluhuran martabat DPR-RI, kami akan menyambut baik pengaduan resmi dari pihak korban dan menjaga kepercayaan masyarakat untuk menangani kasus ini dengan transparan, akuntabel, dan berkeadilan," kata MKD.
Baca Juga: Siap Panggil Anggota DPR Inisial DK, MKD Minta Korban Bikin Laporan Terkait Kasus Dugaan Pencabulan
DK Membantah
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah memanggil DK selalu anggota DPR RI yang diduga melakukan pencabulan. DK sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan tersebut.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis MKD, pemanggilan terhadap DK hari ini bertujuan untuk meminta klarifikasi.
"Rapat MKD dalam rangka permintaan keterangan dan klarifikasi tersebut berlangsung selama 2 jam yang dipimpin oleh Yang Mulia H. Nazaruddin Dek Gam (Wakil Ketua MKD , A-478/F.PAN) dan dihadiri oleh 11 orang (Pimpinan dan Anggota MKD)," tulis MKD, Rabu (27/7/2022).
Adapun tulis MKD, hasil dari klarifikasi terhadap DK masih bersifat sementara. Berdasarkan keterangan yang diberikan, DK membenarkan bahwa ia mengenal korban sebagai staf saat DK masih menjabat sebagai Ketua DPRD Lamongan Tahun 2018.
"Akan tetapi selama ini hubungan disebut baik-baik saja dan tidak pernah melakukan pelecehan. Hal ini kemudian didukung oleh saksi-saksi sesama pegawai DPRD yang secara sukarela memberikan keterangan secara tertulis terkait peristiwa tersebut," tulis MKD.
Adapun, masih dalam keterangan tertulis MKD, kasus dugaan pencabulan menjadi ramai diperbincangkan seiring dengan dirinya yang mengikuti proses pencalonan DK sebagai ketua DPC Partai Demokrat.
Sementara itu diketahui bahwa MKD saat ini belum menerima aduan resmi dari korban atas DK.
MKD mengimbau laporan terhadap DK ke MKD atas dugaan pencabulan nantinya harus dipersiapkan secara serius dan matang termasuk bukti-bukti.
"Jangan hanya bermuatan politis karena tentu hal tersebut akan berdampak," ujarnya.
Sebelumnya MKD DPR RI menindaklanjuti adanya pemberitaan soal dugaan pencabulan yang dilakukan anggota DPR inisial DK. Kekinian MKD berencana memanggil sosok DK.
Wakil Ketua MKD Nazarudin Dek Gam mengatakan, pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi terkait kasus dugaan pencabulan itu.
"MKD DPR RI akan mengundang anggota DPR tersebut dalam rangka klarifikasi dan permintaan keterangan, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, berbunyi MKD dapat melakukan penyelidikan sebelum maupun pada saat Sidang MKD," ujar Dek Gam, Selasa (26/7/2022).
Menurut dia, hingga kini MKD belum menerima pengaduan langsung terkait dugaan kasus pencabulan. Karena itu, ia berharap korban dapat mengadukan DK secara resmi ke MKD.
"Kami harap kepada korban agar segera melaporkan kepada MKD dan menyerahkan bukti-bukti terkait dugaan perkara dimaksud berdasarkan Tata Beracara MKD DPR RI," katanya.
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait perkara pengaduan harus memuat identitas pengadu, identitas teradu berisi nama lengkap, nomor anggota, daerah pemilihan dan fraksi serta uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
