DPR Ingatkan Menteri ATR/BPN Masih Banyak PR: Kita Tunggu Terobosan Berantas Mafia Tanah, Bukan Atribut Seragam Pegawai

Rabu, 27 Juli 2022 | 17:33 WIB
DPR Ingatkan Menteri ATR/BPN Masih Banyak PR: Kita Tunggu Terobosan Berantas Mafia Tanah, Bukan Atribut Seragam Pegawai
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2022). (YouTube.Komisi II DPR RI Channel)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia angkat bicara ihwal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas penambahan atribut baru sebagai seragam dinas para pegawai berupa baret, tongkat komando dan tanda pangkat.

Diketahui, penambahan atribut baru itu merupakan gagasan dari Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Hadi yang merupakan eks Panglima TNI baru menjabat sebagai menteri sekitar satu bulan lebih.

Menanggapi penambahan atribut seragam pegawai di Kementerian ATR/BPN, Doli mengingatkan, masih banyak pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi fokus Kementerian ATR/BPN. Ia lantas mengaitkan, apakah nantinya dengan penambahan atribut tersebut akan berdampak terhadap kinerja atau tidak.

"Masalah pertanahan di negara ini masih banyak sekali PR-nya. Yang penting apakah suasana baru itu dapat mendorong terumuskannya langkah-langkah baru dalam penyelesaian masalah pertanahan," ujar Doli kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Baca Juga: Adian Napitupulu Temui Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Warganet: Duet Maut Pemberantas Mafia Tanah!

Doli menegaskan bahwa terpenting saat ini bukanlah atribut seragam. Melainkan terobosan dalam membongkar praktik mafia tanah serta permasalahan lain yang mencakup bidang kerja dan tugas Kementerian ATR/BPN.

"Jadi yang menjadi ukuran adalah apakah kinerja dari seluruh Kementerian ATR/BPN, bukan apakah atributnya baru/bagus atau tidak," ujar Doli.

"Yang kita tunggu adalah terobosan baru apa yang dilakukan untuk memberantas mafia pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, percepatan sertifikasi tanah masyarakat, dan lain-lain," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI