Infografis
Suara.com - Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengaku heran dengan tindakan Gubernur Anies Baswedan yang mencopot tiga Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belakangan ini. Pasalnya, kebijakan itu dilakukan di akhir masa jabatan Anies yang akan selesai pada Oktober 2022 nanti.
Anies diketahui pada 16 Juli mengganti Dirut baru Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya dan Direktur Utama PAM Jaya. Setelahnya pada 22 Juli Anies juga mencopot Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT).
Menurut Gilbert, ada keanehan dari keputusan Anies memilih Dirut baru itu. Apalagi ia menilai tidak ada hal yang mendesak sehingga tiga BUMD itu perlu memiliki pimpinan baru.
"Pergantian tidak pada tempatnya, tidak mendesak. Malah terkesan aneh, ada apa?" ujar Gilbert saat dihubungi, Rabu (27/7/2022).
Sosok Mohamad Aprindy dinilainya tidak tepat dipilih sebagai Direktur Utama PT MRT. Apriandy disebutnya tidak memiliki kompetensi dan kemampuan yang lebih tinggi ketimbang Dirut sebelumnha, William Sabandar.
Terlebih lagi, William yang sudah bekerja di PT MRT selama enam tahun dianggap cocok dengan sistem kerja pihak Jepang selaku mitra pembangunan MRT.
Mohamad Aprindy, juga sebelumnya hanya memiliki menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Tetapi penggantinya dipilih dari orang yang berasal dari Jakpro, yang notabene Jakpro ini bukan perusahaan yang fokus. Dan penggantinya bukan orang yang pernah dibidang transportasi dan bukan ikut membesarkan MRT ini dari awal," tuturnya.
"Otomatis, Pak Aprindy secara akal sehat, tidak seberkualitas Pak William Sabandar. Sehingga pengganti ini buat kami menjadi tidak menyentuh, tapi terkesan menjadi aneh," tambahnya menjelaskan.
Baca Juga: Catwalk di Zebra Cross Citayam Fashion Week: Dilarang Wagub Riza Dibolehkan Anies
Selanjutnya, Anggota Komisi B DPRD DKI ini juha menyebut pengangkatan Tri Prasetyo Utomo sebagai Direktur Utama Perumda Pasar Jaya juga tidak tepat.
