Infografis
Suara.com - Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ma'ruf Amin meminta pengurus Majelis Ulama Indonesia untuk tidak terlibat dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang.
Pasalnya, kata Ma'ruf Amin, penentuan capres dan cawapres dilakukan oleh partai politik.
"MUI tidak terlibat dalam menentukan presiden dan wakil presiden. Yang menentukan partai politik dan gabungan partai politik. Kita tidak perlu ikut-ikut dalam menentukan capres. Nanti itu partai politik," ujar Ma'ruf dalam sambutannya pada Milad ke-74 MUI di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2022).
Kendati demikian, MUI kata Ma'ruf, memiliki tugas mengarahkan umat memilih capres dan cawapres yang terbaik. Di antaranya memiliki integritas, dan akhlak yang mulia.
Baca Juga: Temui Wapres Maruf di Kediaman, Anies Sampaikan Undangan Pernikahan Anaknya
"Karena kata Rasul. Siapa yang mengangkat amir bekerja untuk urusan umat dan masyarakat. Mengangkat seorang amir tapi dia tahu ada yang lebih afdol berarti dia mengkhianati Allah, rasul mengkhianati orang semua," ujar Ma'ruf.
"Makanya memilih yang afdol, jangan yang tidak afdol. Yang miliki integritas, akhlak mulia, yang terbaik dari calon pemimpin. Itu saya kira tugas MUI mengarahkan umat Islam, bukan A, B," sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Umum MUI itu juga meminta MUI untuk ikut menjaga keutuhan bangsa. Terutama kata dia dalam menghadapi Pemilu 2024
"Jangan sampai pilihan yang berbeda menimbulkan konflik di kalangan bangsa juga di kalangan umat Islam," katanya.
Diketahui, dalam Milad ke 47 MUI, hadir pula Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Suhud, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Anwar Abbas, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
Baca Juga: Wapres Maruf Serahkan Kurban Sapi Satu Ton Untuk Masjid Istiqlal Jakarta
Selain itu hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, perwakilan pimpinan partai politik dan Ustaz Maulana.
Sementara hadir secara virtual, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
