Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional yang diajukan oleh PKS dan Salim Segaf Aljufri.
Agenda sidang, yakni pemeriksaaan pendahuluan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mewakili pemohon I menjelaskan, alasan pihaknya melayangkan gugatan. Menurutnya, gugatan dilayangkan lantaran PKS merasa terpanggil untuk memperbaiki kondisi bangsa yang telah terpecah belah akibat penyelenggaran Pilpres terakhir.
"Kami ajukan permohonan uji materi pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum karena keterpanggilan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang telah terpecah belah setelah evaluasi terhadap beberapa pemilihan presiden terakhir," kata Syaikhu dalam sidang yang digelar secara online, Selasa (26/7).
Baca Juga: Ditonton Presiden dan Sekjen via Daring, PKS Gelar Nobar Sidang Perdana Gugatan PT 20 persen di MK
Ia mengatakan, adanya ambang batas tersebut membuat terbatasnya pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dihadrikan kepada pemilih.
Menurutnya, hal itu terbukti pada pemilihan presiden terkahir hanya dapat menghadirkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ia mengaku menyadari jika PT sejatinya meliki tujuan yang bagus, terlebih setelah mendengar penjelasan MK.
"Namun selain penguatan isstem presidential kami juga merasa perlu menyamapiakn bahwa poin penting penguatan demokrasi dalam kedaulatan rakyat yang tidak boleh dilupakkan dan ditinggalkan, angka Presidential Threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional di pasal 222 jelas membatasi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang dalam UUD 1945 serta menjadi acuan dalam pemilu di Indonesia," tuturnya.
Lantaran itu, pihaknya coba melakukan jalan tengah untuk menyeimbangkan terkait dua isu krusial tersebut, yakni penguatan PT dan kedua penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat, melalu uji materi.
"Agar Mahkamah memutus ambang batas tujuh persen sampai sembilan persen kursi DPR, untuk kemudian dibahas dan dipilih oleh pembentuk undang-undang, peohonan ini kami sampaikan dengan alasan bahwa kami memamhami dan menghargai keputsan mahkamah sebelumnya yang dinyatakan bahwa terkait angka PT merupakan contoh legal policy, kebijkana hukum terbuka dari undang-undang," katanya.
Baca Juga: MK Tolak Legalisasi Ganja Medis, DPR Tetap Perjuangkan?
Terakhir, kata dia, PKS merasa bahwa permohonan tersebut merupakan tanggung jawab moral yang harus diambil.
"Kami merasa mimiliki panggilan konsttusional untuk berkontribusi menyelesaikan kegelisahan masyarkat demi kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas di indnesia, akhir kata mahkamah dapat memeriksa permohonan ini dengan seksama dan bijaksana memutsu sesuai dengan petitum yang kami sampaikan," katanya.
Gelar Nobar
Sebelumnya, PKS menjalani sidang perdana uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional.
Agenda sidang sendiri yakni pemeriksaaan pendahuluan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi sudah merespon ikhtiar kami menghadirkan solusi bagi bangsa untuk menghadirkan banyak calon presiden/wakil presiden dengan menetapkan jadwal sidang perdana. Semoga ini merupakan awal dari hasil yang diharapkan sebagaimana dituangkan dalam permohonan,” kata Ketua Tim Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru kepada wartawan dikutip Selasa (26/7/2022).
Zainudin mengatakan, sidang tersebut dilaksankan secara daring atau online. PKS menggelar persidangan dan nonton bareng persidangan tersebut dari Kantor DPP PKS di Jalan Simatupang, Jakarta Selatan.
"Kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar usaha ini dapat berjalan dengan baik. Karena apabila permohonan ini dikabulkan, diharapkan akan semakin banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat ditawarkan ke masyarakat Indonesia," tuturnya.
Dilihat di kantor DPP PKS, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi turut hadir mengikuti persidangan secara online.
Zainudin merasa yakin MK akan secara seksama memeriksa permohonan tersebut, karena permohonan yang diajukan oleh PKS dan Salim berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya.
