Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional yang diajukan oleh PKS dan Salim Segaf Aljufri.
Agenda sidang, yakni pemeriksaaan pendahuluan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mewakili pemohon I menjelaskan, alasan pihaknya melayangkan gugatan. Menurutnya, gugatan dilayangkan lantaran PKS merasa terpanggil untuk memperbaiki kondisi bangsa yang telah terpecah belah akibat penyelenggaran Pilpres terakhir.
"Kami ajukan permohonan uji materi pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum karena keterpanggilan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang telah terpecah belah setelah evaluasi terhadap beberapa pemilihan presiden terakhir," kata Syaikhu dalam sidang yang digelar secara online, Selasa (26/7).
Ia mengatakan, adanya ambang batas tersebut membuat terbatasnya pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dihadrikan kepada pemilih.
Menurutnya, hal itu terbukti pada pemilihan presiden terkahir hanya dapat menghadirkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ia mengaku menyadari jika PT sejatinya meliki tujuan yang bagus, terlebih setelah mendengar penjelasan MK.
"Namun selain penguatan isstem presidential kami juga merasa perlu menyamapiakn bahwa poin penting penguatan demokrasi dalam kedaulatan rakyat yang tidak boleh dilupakkan dan ditinggalkan, angka Presidential Threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional di pasal 222 jelas membatasi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang dalam UUD 1945 serta menjadi acuan dalam pemilu di Indonesia," tuturnya.
Lantaran itu, pihaknya coba melakukan jalan tengah untuk menyeimbangkan terkait dua isu krusial tersebut, yakni penguatan PT dan kedua penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat, melalu uji materi.
"Agar Mahkamah memutus ambang batas tujuh persen sampai sembilan persen kursi DPR, untuk kemudian dibahas dan dipilih oleh pembentuk undang-undang, peohonan ini kami sampaikan dengan alasan bahwa kami memamhami dan menghargai keputsan mahkamah sebelumnya yang dinyatakan bahwa terkait angka PT merupakan contoh legal policy, kebijkana hukum terbuka dari undang-undang," katanya.
Baca Juga: Ditonton Presiden dan Sekjen via Daring, PKS Gelar Nobar Sidang Perdana Gugatan PT 20 persen di MK
Terakhir, kata dia, PKS merasa bahwa permohonan tersebut merupakan tanggung jawab moral yang harus diambil.
