Jakarta Kota Polusi Terburuk dan Bakal Tenggelam, Kenneth PDIP Sentil Anies yang Malah Sibuk Mendongeng Tanpa Solusi

Selasa, 26 Juli 2022 | 15:18 WIB
Jakarta Kota Polusi Terburuk dan Bakal Tenggelam, Kenneth PDIP Sentil Anies yang Malah Sibuk Mendongeng Tanpa Solusi
Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth sentil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belum juga bisa selesaikan masalah ibu kota. (Dok. DPRD DKI Jakarta)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti berbagai permasalahan di ibu kota yang masih saja terjadi di penghujung masa jabatan Gubernur Anies Baswedan. Menurut Kenneth, dua masalah yang belum juga selesai adalah soal polusi udara dan penurunan tanah.

Kenneth menilai kalau Jakarta saat ini sudah dicap sebagai kota tenggelam dan berpolusi terburuk. Untuk masalah polusi, Kenneth menilai Anies belum juga memiliki solusi konkret karena hanya merespons santai dengan menyalahkan pergerakan angin dari daerah lain.

"Bagaimana mau minta semuanya mengambil peranan dalam mengatasi polusi dan ancaman tenggelam, lha wong cara ngomong gubernurnya saja enggak jelas, jangan banyak bicara seperti orang mendongeng. Berbicaralah yang cakap dan menghasilkan solusi yang baik untuk masalah tersebut," ujar Kenneth dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022).

Mengutip laman IQAir, udara di Jakarta sejak Rabu (20/7/2022) hingga Jumat (22/7/2022) tidak dalam kondisi sehat. Indeks pencemaran udara di Ibu Kota berada di angka 156 hingga 155 dan masuk dalam kategori tidak sehat.

Kenneth menilai Anies perlu mengambil langkah ekstrem untuk penanganan udara buruk seperti melakukan pembatasan mobilitas warga kota di tengah masa pandemi Covid-19 yang saat ini kembali meningkat. Kemudian, mendorong terus Work From Home (WFH) sebagai budaya baru sehingga tidak semua pekerja harus ke kantor.

"Pak Anies harus berani mengambil langkah terobosan dalam menangani permasalahan udara buruk yang di Jakarta, seperti pembatasan pergerakan kendaraan pribadi, penerapan jalan berbayar elektronik dan e-parking progresif, selain melakukan penerapan persyaratan uji emisi kendaraan," jelasnya.

Langkah kongkrit itu disebutnya belum terlihat dan baru mengandalkan kebijakan uji emisi saja. Padahal, perlu disoroti juga soal penggunaan kendaraan yang sudah tidak layak.

Anies juga dimintanya sering terjun ke lapangan untuk melakukan pengecekan di sejumlah pabrik atau perusahaan yang mempunyai cerobong asap lebih dari 1. Pasalnya, hal itu juga merupakan salah satu penyumbang buruknya kualitas udara di Jakarta.

"Harus cek semua pabrik atau perusahaan yang memiliki cerobong gas buang lebih dari satu, jika terbukti mempunyai lebih dari satu, Pak Anies harus berani memberikan sanksi kepada pabrik atau perusahaan tersebut, jangan hanya lip service saja tapi harus segera eksekusi langsung," ucapnya.

Selanjutnya soal Jakarta bakal tenggelam, Kenneth menilai penyebab utamanya adalah kombinasi dari penggunaan air tanah secara besar-besaran dan kenaikan muka air laut. Anggota Komisi D ini meminta untuk Anies mempertimbangkan betul solusi masalah ini.

"Saya berharap para ilmuwan atau para ahli di bidangnya harus bisa melakukan langkah-langkah terobosan, terkait apa yang akan mengancam Jakarta kedepan, para ahli harus bisa sepemikiran dalam menanggapi masalah perubahan iklim dan pemanasan global," jelas Kenneth.

Selain itu, Jakarta masih dirundung beragam masalah lingkungan, mulai dari penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah yang tidak terkendali, kelangkaan air bersih, hingga ancaman banjir yang saat ini kerap menghantui masyarakat.

"Dalam beberapa dekade terakhir, masalah banjir sebagian didorong oleh pemompaan air tanah secara luas yang menyebabkan permukaan tanah menjadi menurun. Menurut beberapa perkiraan, sebanyak 40 persen permukaan tanah Jakarta sekarang berada di bawah permukaan laut," tuturnya.

Menurut Kent, Pemprov DKI harus mulai mengambil langkah antisipasi mulai dari sekarang sebelum terlambat. Persoalan air bersih dan air tanah di Jakarta harus menjadi perhatian serius dan menjadi skala prioritas.

"Pemprov dalam hal ini harus bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga dahulu, baru bisa menghentikan perizinan pemompaan air tanah. Harus menjadi perhatian yang serius dan jadikan langkah prioritas."

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI