Infografis
Suara.com - Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Francine Widjojo mengeluhkan atas sikap rombongan pengawalan mantan wakil presiden yang dianggapnya membahayakan pengemudi lain. Mendengar hal tersebut, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) langsung menjelaskan terkait dasar hukum pengawalan VVIP.
Menurut keterangan Paspampres, mobil Hyundai dengan nomor polisi (nopol) B 1226 ZLQ yang dikendarai Francine sempat memepet mobil bernopol B 1391 RFJ di jalan layang Antasari, Jakarta Selatan. Mobil Hyundai itu juga sempat melaju kencang dari kiri belakang kemudian sampai ke depan.
Mobil yang dikendarai Francine juga sengaja maju dan mundur lagi hingga belakang dengan mengakibatkan air genangan di sisi kiri dan menghalangi pandangan pengemudi.
Pada saat kejadian, pihak Paspampres sempat meminta pengemudi mobil Hyundai untuk tidak maju ke depan atau masuk ke dalam rombongan pengawal eks wapres. Bahkan salah seorang personel Paspampres juga sempat memperingatkan Francine.
"Setelah dihalangi ternyata kendaraan Hyundai tersebut tetap memaksa sehingga personel Paspampres membuka pintu kaca dan memperingatkan bahwa ini pengawalan resmi wapres dan mohon jangan diganggu," demikian yang tertuang dalam keterangan Paspampres, dikutip pada Selasa (26/7/2022).
Paspampres kemudian menerangkan dasar hukum saat mengawal VVIP termasuk eks wapres. Berikut merupakan dasar hukum saat pengawalan VVIP:
a. Pengendara yang menghalangi atau menerobos rombongan kendaraan presiden saat melintas di jalan dapat dikenakan sanksi kurungan penjara atau denda berdasarkan aturan. Kendaraan presiden adalah salah satu dari tujuh kendaraan yang mendapatkan hak utama atau prioritas di jalan. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya pada Pasal 287 ayat 4.
b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Pasal 1 ayat 2 dan 3 yang berbunyi :
- Ancaman adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan
keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, MantanPresiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
- Gangguan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menghambat,
mengganggu atau menggagalkan pengamanan Presiden
dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara
setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.
