Infografis
Amerika Serikat menambahkan dalam pernyataannya bahwa konferensi itu akan dilanjutkan dengan perundingan langsung antara delegasi Taliban dan AS yang dijadwalkan pada hari Rabu (27/7) “untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi rakyat Afghanistan.”
Brian Nelson, wakil menteri keuangan bidang terorisme dan intelijen keuangan, akan ikut serta dalam pertemuan itu.
Negosiasi antara AS dan Taliban terutama akan berfokus pada cara untuk mengizinkan Taliban menggunakan dana beku sebesar $7 miliar yang disimpan di AS untuk membantu membangkitkan perekonomian Afghanistan dan membantu negara itu mengatasi krisis kelaparan akibat peperangan dan kekeringan yang terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun.
Presiden AS Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif Februari lalu untuk mencairkan separuh dana beku tersebut untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan. Sisanya akan ditahan untuk digunakan dalam gugatan hukum terkait terorisme terhadap Taliban, yang sedang berlangsung di pengadilan AS.
Washington mengatakan pihaknya “berusaha membantu menemukan mekanisme yang tepat, yang dapat berfungsi sebagai pengelola dana $3,5 miliar yang disisihkan oleh Presiden Biden.” Akan tetapi, Taliban menuntut agar seluruh uang itu diserahkan, karena uang itu milik Afghanistan.
“Pembatasan Taliban terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan yang sudah berlaku dan semakin luas merupakan fokus utama
komunikasi pejabat AS dengan Taliban,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam pertemuan selama dua hari di Qatar bulan lalu.
Kelompok Islamis itu merebut kembali kekuasaan Afghanistan pada 15 Agustus 2021, ketika pemerintah Afghanistan yang didukung Barat runtuh dan pasukan asing yang dipimpin AS menarik diri dari negara itu setelah hampir 20 tahun berperang melawan Taliban.
Sejak itu, Taliban secara signifikan mencabut hak-hak perempuan untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan, serta melarang sebagian besar remaja putri untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah mereka. Kelompok itu mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sejalan dengan budaya Afghanistan dan hukum syariah. Perempuan yang bekerja di sektor publik diminta untuk tetap di rumah, kecuali mereka yang bekerja di kementerian pendidikan, kesehatan dan beberapa kementerian lainnya. (Sumber: VOA)
Baca Juga: Misi Rahasia untuk Menyelamatkan Orang-orang LGBT dari Ancaman Taliban
