Cek Fakta
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh mengkritik ketentuan kekinian yang membuat calon presiden atau pemimpin hanya dari kalangan eksklusif saja. Menurutnya, hal itu tidak fair lantaran hanya ketua umum parpol, menteri, pengusaha hingga orang yang berduit yang hanya bisa jadi capres.
Hal itu disampaikan Surya Paloh dalam orasi ilmiah pemberian gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Universitas Brawijaya, Senin (25/7/2022).
Surya awalnya menyampaikan, peralihan kekuasaan sudah diatur sedemikian rupa dan dapat diselenggarakan seacara terbuka memberikan hak yang sama kepada semua pihak. Namun, kekinian kondisinya dinilai tidak fair justru malah terjadi penyelewengan.
"Kondisi yang tidak fair merujuk pada adanya pelbagai ketentuan yang membuat pihak-pihak tertentu tetap tidak bisa terlibat dalam kompetisi demokrasi. Tentu, yang dimaksud ketentuan di sini adalah ketentuan yang menyalahi prinsip demokrasi itu sendiri," kata Surya.
Menurutnya, ketentuan yang ada dalam hal calon presiden ini dianggap begitu esklusif. Kententuan yang ada hanya menjadikan ketua umum partai politik, menteri hingga orang yang berduit yang bisa jadi pemimpin.
"Sebagai misal, hak mencalonkan diri sebagai presiden adalah hak seluruh warga negara. Namun, ketentuan yang ada membuatnya ekslusif bagi kalangan tertentu saja. Ketua umum partai, pejabat publik, menteri, kalangan berduit, kepala daerah, dan seterusnya," tuturnya.
Untuk itu, Surya mengaku ingin menyiasati kondisi tidak fair tersebut digeser agar menjadi kententuan yang lebih fair.
"Oleh karena itu, yang biasa dilakukan adalah mencoba menyiasatinya agar kondisi yang dirasa kurang fair ini bisa digeser sedekat mungkin ke kondisi yang lebih fair," tuturnya.
Caranya, kata dia, dengan dilakukannya konvensi. Menurutnya, hal itu lebih demokratis dan terbuka memberikan kesempatan bagi semua untuk menjadi seorang pemimpin.
Baca Juga: Diusung Bakal Capres 2024, Segini Harta Kekayaan Jenderal TNI Andika Perkasa
"Dalam hal ini, konvensi adalah salah satu upaya demokratisasi dan moderasi hal tersebut. Ia menjadi cara untuk menyiasati agar kesempatan menjadi lebih terbuka bagi seluas-luasnya kalangan yang merasa mampu menjadi calon pemimpin negeri."
