Infografis
Suara.com - Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku belum mendapatkan informasi terkait upaya tim satgas KPK melakukan upaya jemput paksa terhadap Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani H Maming, pada Senin (25/7/2022) hari ini.
Denny yang merupakan tim kuasa hukum Politikus PDI Perjuangan itu yang tengah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Belum, kami akan cek. Informasi baru ya, kamu justru akan mengecek ya, apakah betul informasi tersebut," kata Denny ditemui di PN Jakarta Selatan, Senin (25/7/2022).
Bila informasi itu benar, kata Denny, tim hukum akan melakukan pendampingan.
"Melakukan koordinasi pendampingan kalau memang benar, tapi kami akan cek, karena kami justru belum mendapatkan informasi itu," katanya.
Diketahui, KPK tengah melakukan upaya penggeledahan di Apartemen di kawasan Jakarta Pusat. Sekaligus melakukan upaya penjemputan paksa kepada eks Bupati Tanah Bumbu itu.
"Benar, hari ini tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Kalsel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (25/7/2022).
Ali mengemukakan, alasan penjemputan paksa karena tim penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap eks Bupati Tanah Bumbu itu tidak kooperatif pada panggilan kedua oleh tim pada 21 Juli 2022.
"Tersangka tidak hadir dan kami menilai tersangka tidak kooperatif," ujarnya.
Baca Juga: Jemput Paksa, KPK Langsung Geledah Apartemen Tersangka Suap Mardani Maming
Kekinian Bendahara Umum PBNU, Mardani H. Maming diduga terlibat dalam kasus suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu yang tengah diusut oleh KPK. Ia, pun juga sudah berstatus tersangka di KPK.
