Infografis
Suara.com - Sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kini ramai diisukan dilarang ke luar kota oleh pihak pengurus PDIP. Ganjar diisukan dilarang berkampanye ke luar daerah oleh pihak partai.
Kabar mengenai isu yang mencuat di tengah publik tersebut diduga terkait dengan manuver Ganjar dalam kampanye mempersiapkan diri untuk maju pada Pilpres 2024.
Lantas, apa sebenarnya yang menjadi duduk perkara dalam isu pelarangan tersebut?
Berikut penjelasannya.
Baca Juga: Hari Anak Nasional 2022: Silat Bangau Putih Berbalas Silap Mata Jokowi
Sekjen PDIP: bukan bersifat larangan
Terkait dengan isu pelarangan tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara.
Mewakili pihak partai, Hasto menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar adanya lantaran PDIP tidak pernah melarang Ganjar untuk berkampanye ke luar daerah.
"Tidak, saya sudah bilang pertemuannya tidak ada. Pertemuan yang ada hanya di sekolah partai (Rakernas ke II PDIP). Itu yang terjadi," kata Hasto dalam jumpa pers virtual, Kamis (21/7/2022).
Pencitraan jadi problem utama
Baca Juga: Iktirad Hasto soal Prestasi Anies Baswedan, Nasdem: Yang Berhak Menilai Itu Masyarakat
Hasto juga mengklarifikasi bahwa pihak partai tidak melarang kampanye, melainkan soft campaign yang dilakukan oleh para kader PDIP termasuk Ganjar hanya diperbolehkan untuk kepentingan partai secara keseluruhan.
Sedangkan soft campaign yang bersifat pencitraan perseorangan tidak diperkenankan.
"Kami tidak melarang, tetapi soft campaign itu untuk kepentingan partai bukan untuk pencitraan orang perorang," ujar Hasto.
Soft campaign bertujuan agar kader lebih membumi
Lebih lanjut, soft campaign yang hendak dilakukan oleh para kader harus berpijak pada tujuan untuk lebih membumi dan dekat pada rakyat.
"Itu soft campaign yang diperintahkan ibu ketua umum agar kepemimpinan partai dan kader partai itu betul-betul mengakar dan kuat, sehingga mampu menghadapi terjangan yang dahsyat sekalipun," terang Hasto.
Daerah asal harus menjadi prioritas utama
Terkait dengan larangan kampanye ke luar daerah asal kader, pihak PDIP menuntut agar para anggotanya harus memprioritaskan daerah yang dipimpinnya.
Dalam kasus ini, pihak partai berharap Ganjar lebih fokus untuk berkampanye di lingkup Jawa Tengah.
"Kami tidak ingin seorang kepala daerah itu tidak mengakar dan tidak menjadi pemimpin yang membangun legacy di wilyahnya dan kemudian lebih asyik bertindak keluar," tuturnya.
Bahkan, Hasto mengungkap pihak partai kerap melayangkan surat peringatan bagi beberapa kader PDIP yang ketahuan kampanye ke luar daerah, khususnya ke Ibu Kota.
"Kami pernah memberikan kritik bagi kepala daerah PDIP, terlalu sering, berapa di Jakarta kami berikan teguran tertulis," ungkap Hasto.
Pihak internal partai juga berharap tekanan terhadap prioritas tersebut menyadarkan kader PDIP yang menjadi kepala daerah dapat mengembangkan daerah pimpinannya.
"Karena ketika menjadi kepala daerah tugas utamanya adalah membangun kemajuan daerah. Jadi setiap kader partai harus berkonsentrasi kepada tugas-tugas utamanya itu yang menjadi disiplin kader partai," tandasnya.
Kontributor : Armand Ilham
