Suara.com - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengatakan, sorotan masyarakat terkait kasus pembunuhan Brigadir J atau Nopriansyah Yosua Hutabarat tertuju ke Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.
Dalam kasus ini, Irjen Fadil turut menjadi sorotan lantaran sempat bertemu Kadiv Propam Polri nonaktif, Irjen Ferdy Sambo. Tidak hanya itu, dia merupakan atasan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto yang telah dinonaktifkan.
"Sorotan masyarakat tentu akan mengarah pada obyektifitas Kapolda Metro," kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (23/7/2022).
Secara etika, kata Bambang, memang tidak bisa dibenarkan. Sebab, seorang penyidik utama dan penanggung jawab penegakan hukum bertemu dengan seseorang yang terlibat dalam sebuah kasus pidana.
Baca Juga: Puslabfor Periksa Handphone Brigadir J dan CCTV Terkait Kasus Penembakan di Rumah Ferdy Sambo
"Kalaupun pertemuan itu sekedar bentuk simpati kepada junior, harusnya bukan dalam pertemuan resmi antar pejabat Polri yang diekspose seperti itu, tetapi lebih personal," ucap Bambang.
Bambang juga menyebut, Fadil adalah atasan langsung dari Budhi. Kata dia, tentunya Fadil mendapat laporan dari Budhi saat kejadian yang demikian penting.
"Sangat aneh bila semua tindakan Kapolres Metro Jaksel bukan tanpa supervisi dan sepengetahuannya," papar Bambang.
Dengan demikian, kata Bambang, hal itu menjadi aneh lantaran Fadil tidak dinonaktifkan.
"Tak hanya itu saja, bahkan setelah Kapolri membentuk Timsus, kasus ini tidak diambil alih Bareskrim langsung tetapi malah diserahkan kembali pada Polda Metro yang notabene adalah atasan langsung dari Kapolres Metro Jakarta Selatan yang baru dinonaktifkan," jelas dia.
Bambang juga menjelaskan, nantinya publik akan melihat conflict of interest Kapolda Metro sangat tinggi. Selain itu, Fadil terindikasi memiliki hubungan personal dengan Sambo seperti yang ditunjukkan dalam video.
"Optimisme publik setelah penonaktifan tiga pejabat Polri, sepertinya akan menurun kembali dengan penyerahan kasus ini untuk ditangani Polda Metro," tegas Bambang.
Probem Polri
Bambang mengatakan, problem utama Polri saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tentunya, ini akan lebih mudah dikelola Timsus yang dibentuk sebagai iktikad baik Kapolri.
Bambang mengatakan, seharusnya Timsus bisa langsung menyerahkan penanganan kasus ini pada Bareskrim. Alasannya, urgensinitas membangun kepercayaan publik, selain Kabareskrim juga berada dalam Timsus.
"Ini sangat penting bukan hanya untuk membangun kepercayaan publik saja, tetapi untuk memastikan tidak ada saling lempar tanggung jawab antara Timsus dengan Polda Metro bila kasus itu diserahkan kepada Polda Metro dengan alasan prosedural. Sementara alasan prosedural-prosedural itulah yang selama ini memunculkan kejanggalan-kejanggalan."