Infografis
Suara.com - Kaum Intelektual dan Mahasiswa Mamberamo Tengah Kota Studi Jakarta menyayangkan terjadinya pemalangan sejumlah kantor pelayanan publik pasca ditetapkannya Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Danni Yikwa salah satu Intelektual Mahasiswa Kab Mamberamo Tengah menyebut sempat beberapa waktu lalu terjadi kegaduhan tindakan penutupan akses Kantor Polres Kabupaten Mamberamo Tengah, Kantor Bupati, Bank Papua KCP Kobakma dan tempat-tempat publik serta pengusiran terhadap orang pendatang.
"Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Forum Peduli RHP (Ricky Ham Pagawak) di ibu kota Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah," kata Danni dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/7/2022).
"Perbuatan tersebut menyebabkan terganggunya pelayanan publik dan kerugian yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat," tambahnya.
Perbuatan tidak terpuji itu, kata Danni, dilakukan secara nyata oleh oknum-oknum yang notabene adalah anggota DPRD Mamberamo Tengah.
"Ini sesungguhnya melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di NKRI," kata Danni.
Maka itu, Danni meragukan kapasitas Ketua DPRD Kab Mamberamo Tengah bersama para oknum anggota DPRD atas tindakan melawan hukum dengan membuat kegaduhan melakukan penutupan akses pelayanan publik. Pasalnya mereka lebih memilih melindungi para koruptor.
"Kami mendesak agar para aparat penegak hukum segera menindak tegas dan proses hukum bagi aktor-aktor penggerak dibalik kisruhnya ibu kota Kobakma kabupaten Mamberamo Tengah agar dikemudian hari tidak terulang kembali," ungkapnya.
Maka itu, Danni meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut aktor- aktor yang melindungi tersangka korupsi Pemkab Mamberamo Tengah.
Baca Juga: KPK Tetapkan Dirut PT Java Orient Properti Tersangka Kasus Suap Izin Apartemen Yogyakarta
"Kami meminta pihak penegak hukum Polda Papua segera instruksikan jajarannya untuk menidak tegas aktor-aktor sebagai pelaku membuat onar dan kegaduhan situasi yang menyebabkan kerugian masyarakat serta mengganggu pelayanan publik pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah," ujar Danni.
