Infografis
Suara.com - Sidang lanjutan gugatan praperadilan Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani H Maming kembali digelar dengan menghadirkan saksi ahli pidana dari tim Biro Hukum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022).
Saksi Ahli Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muhammad Arif Setiawan menjelaskan, proses penanganan perkara dari penyelidikan hingga penyidikan.
Menurut Arif, untuk menemukan bukti tindak pidana adanya tersangka tentunya ditentukan setelah naik ke tingkat penyidikan sesuai dengan KUHAP.
"Sehingga, tersangka itu ada di tingkat penyidikan bukan di tingkat penyelidikan. Hanya saja dalam prosesnya penemuan bukti permulaannya bisa ditingkat penyelidikan hanya penentuan tsknya tetap di tingkat penyidikan," kata Arif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022).
Dalam gugatan yang diajukan Politikus PDI Perjuangan itu, terkait statusnya yang kini sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dalam perkara ini, KPK sudah memasuki tahap penyidikan.
Lebih lanjut, kata Arif, bila penanganan suatu perkara ingin naik ke tingkat penyidikan. Bisa pula aparat penegak hukum misalnya penyidik dapat mengeluarkan surat perintah menetapkan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka.
"Tetapi menurut ahli tidak harus demikian karena status itu bisa dilihat dari surat resmi yang dikeluarkan oleh penegak hukum," ujar Arif
Sementara itu, Anggota Tim Biro Hukum KPK Iskandar menyakini, keterangan saksi ahli yang dihadirkan tentu mendukung bukti-bukti yang dimiliki KPK dalam gugatan praperadilan ini.
Apalagi, kata Iskandar, KPK sudah memiliki dua alat bukti yang tentunya dapat menetapkan Mardani H Maming sebagai tersangka.
Baca Juga: KPK Punya Bukti Kuat Tetapkan Mardani H Maming Sebagai Tersangka
"Perkaranya kami sudah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka sehingga kami yakin hakim akan mempertimbangkan apa yang kami dalilkan," ucap Iskandar.
