Infografis
Suara.com - Aktivis 98 sekaligus politisi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto. Pertemuan antara keduanya diduga terjadi setelah Adian dan aktivis 98 diundang Presiden Jokowi Widodo alias Jokowi membahas terkait konflik agraria.
Foto-fotonya Adian bersama Hadi salah satunya diunggah oleh akun Twitter @TolakHolding. Terlihat keduanya mengenakan pakaian kemeja putih.
"Mantap Bang @AdianNapitupul1 Mari bersinergi dan Sikat Mafia Tanah,” kicaunya.
"Duet Maut Pemberantas Mafia Tanah! #SikatMafiaTanah," komentar akun @Gus_Faisol.
Baca Juga: Pemilik Tanah di Jalan AP Pettarani Makassar Diduga Jadi Korban Mafia Tanah
Pada Jumat (15/7/2022) pekan lalu Adian bersama aktivis 98 yang tergabung dalam Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Adian, pertemuan itu dihadiri dirinya beserta tiga aktivis lain, yakni Mustar Bona Ventura, Fendy Mugni dan Musyafaur Rahman.
Dalam pertemuan itu Adian mengaku membahas terkait konflik agraria dan perekonomian. Di sisi lain, Presiden Jokowi menurutnya juga meminta aktivis 98 berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam membantu persoalan tanah.
"Presiden juga meminta kami aktif mengkoordinasikan info-info terkait persoalan rakyat dengan kementerian termasuk Kementerian ATR/BPN," ungkap Adian.
Sindikat Mafia Tanah
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan 30 orang sebagai tersangka dalam kasus sindikat mafia tanah. Dari puluhan tersangka, 13 di antaranya merupakan pegawai BPN.
Baca Juga: Polisi Diminta Tingkatkan Koordinasi dengan Kementerian Agraria untuk Berantas Mafia Tanah
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mengklaim akan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya. Dia menegaskan itu sesuai perintah Presiden Jokowi.
“Saya akan terus berkoordinasi dengan jajaran Polri, Polda di seluruh wilayah untuk bersama melaksanakan tugas yaitu memberantas mafia tanah,” kata Hadi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (18/7/2022).
Rakyat, lanjut Hadi, membutuhkan kenyamanan dan keamanan. Jangan sampai rakyat yang memiliki tanah secara sah menjadi korban penggusuran akibat mafia tanah.
“Kita tidak ingin rakyat memiliki tanah sah tiba-tiba datang buldoser menggusur,” kata dia.
