Infografis
Menurut catatan Komisi Investasi Myanmar, investor Lotte Hotel membayar sewa AS$1,87 juta setiap tahun, yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan.
"Sangat tidak pantas Australia menghabiskan uang pembayar pajak di Hotel Lotte yang terkait dengan militer, mengabaikan rekomendasi Misi Pencari Fakta PBB untuk mengakhiri bisnis dengan militer Myanmar," kata juru bicara kelompok HAM Keadilan untuk Myanmar, Yadanar Maung.
"Lotte Hotel membiayai Angkatan Darat Myanmar, membayar sewa ke Kantor Logistik yang membeli amunisi dan bom yang digunakan dalam serangan terhadap rakyat Myanmar. Kedutaan Australia pasti mengetahui hal ini," kata Yadanar.
Seorang pakar HAM dan spesialis PBB, Chris Sidoti, yang merupakan bagian dari misi pencarian fakta ke Myanmar mengatakan pengeluaran Kedubes Australia bertentangan dengan seruan untuk mengisolasi junta militer secara finansial.
"
"Pada akhirnya, uang itu mengalir kembali ke militer. Rekomendasi kami sangat spesifik bahwa kita perlu memotong arus kas ke mereka," katanya.
""Kami secara khusus mengidentifikasi pengaturan tanah di mana pihak militer sedemikian rupa memperoleh tanah - seringkali dengan cara paksa - dan kemudian investor asingmembangun hotel atau pusat perbelanjaan atau pelabuhan di atas tanah itu dan mereka memperoleh pendapatan melalui sewa," jelas Chris Sidoti.
Senator Australia dari Partai Hijau, Janet Rice, menilai informasi yang terungkap ini sangat mengejutkan.
"Tidak hanya bahwa pemerintah sebelumnya tak memberlakukan sanksi, tapi sekarang kita mengetahui bahwa sebenarnya kita telah mendanai perang di Myanmar," ujarnya.
Baca Juga: Ekonomi Myanmar dan Laos Terancam Bangkrut, Indonesia Diminta Persiapkan Cadangan Devisa
"Ini tak termaafkan. Pemerintah Australia yang baru sangat perlu memutuskan hubungan sepenuhnya dengan pengaturan bisnis apa pun yang menghasilkan uang bagi junta militer," kata Senator Rice.
