Kedubes Australia Habiskan Rp7,5 Miliar Sewa Hotel yang Terkait dengan Junta Militer Myanmar

Suara.com - Sejak kudeta tahun lalu di Myanmar, Kedutaan Besar Australia telah menghabiskan lebih dari A$750.000 (Rp7,5 miliar) untuk sewa hotel yang terkait dengan junta militer di Yangon.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) merilis faktur belanja tersebut setelah diminta oleh kelompok aktivis Justice for Myanmar yang dilakukan berdasarkanUU Kebebasan Informasi.

Para aktivis mengatakan dolaran uang pajak Australia seharusnya tidak boleh dihabiskan di hotelyang dibangun di atas tanah yang dimiliki dan disewakan oleh militer negara itu.

Pada Februari 2021, militer Myanmar menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis, dengan alasan kecurangan pemilu, dan sejak itu menindas segala aksi protes terhadap rezim.

Sebuah kelompok hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik menyebut lebih dari 2.000 orang dilaporkan telah tewas dan 14.000 lainnya ditangkap sejak kudeta.

Dokumen inimerinci pengeluaran Kedubes Australia di Hotel Lotte yang mewah sejak kudeta terjadi dan telah diberikan secara eksklusif kepada ABC News.

Perinciannya mencakup pembayaran kamar hotel dan layanan apartemen, di antaranya ada yang mencapai 60 ribu dolar untuk biaya sewa selama enam bulan.

Salah satu tanda terima memperlihatkan hargapembelian kue krim coklat seharga 46 dolar (Rp460 ribu). ABC mendapatkan informasi bahwa ini adalah pengeluaran pribadi yang tidak ditanggung oleh pemerintah.

Lotte Hotel ini berbintang lima dan dibangun di atas tanah milik Kantor Logistik dan Personal Angkatan Bersenjata di Yangon, yang telah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada.

Baca Juga: Ekonomi Myanmar dan Laos Terancam Bangkrut, Indonesia Diminta Persiapkan Cadangan Devisa

Dalam menjatuhkan sanksinya, Inggris mengatakan Kantor Logistik "memainkan peran penting dalam pengadaan peralatan untuk Angkatan Bersenjata Myanmar dan bertanggung jawab dalam kampanye kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh Myanmar."