Kantongi Kronologi Detail, Komnas HAM Bakal Uji Dugaan Pembunuhan Berencana Kematian Brigadir J

Rabu, 20 Juli 2022 | 21:04 WIB
Kantongi Kronologi Detail, Komnas HAM Bakal Uji Dugaan Pembunuhan Berencana Kematian Brigadir J
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. [Suara.com/Ria Rizki]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kasus kematian Brigadir J alias Nopryansah Yosua Hutabarat yang diduga ditembak Bharada E, rekannya sesama polisi telah resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum keluarga Brigadir J melaporkan atas dugaan pembunuhan berencana.

Merespons dugaan yang disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bakal mengujinya dengan kronologi peristiwa yang sudah dimilikinya.

"Kami akan uji kebenarannya dengan fakta, yang tentu saja kami dapatkan. Kita akan uji dengan semua hal yang sudah dimiliki Komnas HAM, terutama dalam konteks saat ini, yang paling penting struktur kronologi yang sudah kami buat," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat ditemui wartawan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2022).

Dikatakan Anam, kekinian Komnas HAM telah memiliki kronologi peristiwa yang sangat detail dari kasus ini. Dijelaskan kronologi yang dimiliki disusun berdasarkan rangkai waktu yang berurut tanpa satu hal yang luput.

Baca Juga: Kasus Polisi Tembak Polisi, Terbaru Komnas HAM Kantongi Kronologi Detail Kematian Brigadir J

"Komnas HAM semakin ketat (memperoleh) struktur kronologi peristiwa, tidak hanya lihat hari perhari, tapi bahkan kami lihat jam per jam dan lebih detail lagi," kata Anam.

Kronologi peristiwa yang dimilik Komnas HAM diperoleh dari beberapa pihak. Hal itu juga bakal menjadi alat bagi Komnas HAM untuk mengungkap kebenaran dalam peristiwa ini.

"Itu membantu kami untuk mengukur peristiwa ini sebenarnya terjadi karena apa, dan di mana," tegasnya.

Keluarga Brigadir J Lapor ke Bareskrim Polri Dugaan Pembunuhan Berencana

Seperti diketahui, Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menyebut laporan mereka telah diterima dan teregistrasi dengan Nomor: STTL/251/VII/2022/Bareskrim Polri.

Baca Juga: Kompolnas Klaim Dalami Kebenaran Alibi Irjen Ferdy Sambo Tak Ada di Lokasi saat Peristiwa Penembakan Brigadir J Terjadi

Dalam laporannya mereka mempersangkakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana Juncto Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Juncto Pasal 351 tentang Penganiayaan hingga Menghilangkan Nyawa Seseorang.

"Kemudian barang bukti berikutnya itu adalah berupa foto. Jadi foto ini ketika polisi lengah dengan alasan mau menambah formalin maka tiba-tiba para wanita saksi-saksi yang pemberani mereka buru-buru membuka bajunya kemudian memfoto dan memvideokan," kata Kamaruddin di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/7/2022) lalu.

Sebelumnya diberitakan, Brigadir tewas ditembak oleh Bharada E di Rumah Dinas Irjen Ferdy Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/7/2022) sekitar pukul 17.00 WIB. Brigadir J merupakan sopir istri Ferdy Sambo. Sedangkan, Bharada E merupakan ajudan daripada Ferdy Sambo.

Tiga hari setelah kejadian, Ramadhan menyebut Bharada E menembak Brigadir J karena diduga melecehkan istri Kadiv Propam.

"Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadiv Propam dan melecehkan istri Kadiv Propam dengan todongan senjata,” kata Ramadhan dalam keterangannya, Senin (11/7/2022) malam.

Sebelum terjadi penembakan, kata Ramadhan, Bharada E mendengar istri Kadiv Propam berteriak. Dia menuju sumber teriakan tersebut yang berasal dari kamar istri Kadiv Propam. Ketika itu, Bharada E mendapati Brigjen J yang panik melihat kedatangannya. Sampai pada akhirnya, Ramadhan menyebut Brigjen J melesatkan tembakan ke arah Bharada E.

"Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, Bharada E membalas mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali,” tutur Ramadhan.

Saat peristiwa ini terjadi, Ferdy Sambo diklaim Ramadhan sedang tidak berada di rumah.

Kejanggalan

Kasus polisi tembak polisi ini tengah menjadi sorotan lantaran dinilai banyak kejanggalannya. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan penjelasan Polri di kasus ini tidak jelas.

"Kasus ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya," ujar Mahfud saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (13/7/2022) lalu.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI