Infografis
"Ada sembilan pasal yang memang akan berpotensi mengurangi, bahkan menghilangkan kebebasan pers sebagaimana yang dimandatkan dalam UU Pers dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945," kata Ninik.
Pertama, Pasal 188 terkait dengan tidak pidana terhadap ideologi negara; kedua, pasal 218—220 terkait dengan tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan serta martabat presiden dan wakil presiden, yang sebenarnya sudah dicabut melalui keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.
Ketiga, pasal 240—241 tentang penghinaan terhadap pemerintah dan Pasal 248 penghasutan untuk melawan penguasa umum.
Keempat, pasal 263—264 tentang tidak pidana penyiaran dan penyebarluasan berita dan pemberitahuan bohong; kelima, Pasal 280 terkait dengan tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan.
Keenam, pasal 302—304 tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan; ketujuh, pasal 351—352 tentang tidak pidana terhadap penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.
Kedelapan, Pasal 440 tentang tidak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik; kesembilan, Pasal 437 dan Pasal 443 tentang tindak pidana pencemaran.
Ninik berharap kesembilan pasal tersebut dapat didiskusikan kembali, bahkan kalau perlu dihapuskan karena salah satu misi besar dalam pembaharuan KUHP adalah dengan tujuan bahwa sistem pemidanaan harus dikontekskan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, konsolidasi demokrasi, serta dekolonisasi dan aktualisasi UU lex specialis. [Antara]
