Infografis
Suara.com - Jumlah RT yang terendam banjir di DKI Jakarta sejauh ini telah berkurang dari 92 menjadi 83 dengan ketinggian air masih berada di antara 40 sentimeter hingga 2 meter pada Sabtu (16/7/2022). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) bekerja sama melakukan penyedotan.
Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Muhammad Insyaf mengatakan pada pukul 09.00 WIB sebanyak 92 RT terdampak banjir. Namun pada pukul 12.00 WIB berkurang 9 RT, sehingga menyisakan 83 RT.
"BPBD mencatat genangan dari sebelumnya 92 RT saat ini menjadi 83 RT atau 0,272 persen dari 30.470 RT yang ada di DKI Jakarta, dengan ketinggian lebih dari 40 cm," kata Insyaf lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (16/7/2022).
Berdasarkan data yang dihimpun BPBD DKI Jakarta, banjir yang merendam 83 RT tersebar di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Dirinci di Jakarta Selatan terdapat 21 RT yang tersebar di 8 Kelurahan. Ketinggian air antara 50 sentimeter hingga 100 sentimeter.
Baca Juga: Darurat! 6 Daerah di Indonesia Diterjang Banjir, Jabodetabek Terendam
Kemudian di Jakarta Timur terdapat 46 RT yang tersebar di 4 kelurahan dengan ketinggian air 40 sentimeter hingga 200 sentimeter. Di wilayah ini banjir yang merendam hingga 200 sentimeter terjadi salah satu RT di kawasan Kelurahan Cawang.
Lalu di Jakarta Barat terdapat 16 RT di 6 kelurahan dengan ketinggian air antara 40 sentimeter hingga 150 sentimeter.
Insyaf mengatakan ada sejumlah petugas BPBD yang dikerahkan untuk memantau genangan air.
"Petugas BPBD disiagakan memantau semua genangan di semua kelurahan dan mengkoordinasikan pihak Sudin SDA untuk lakukan penyedotan genangan-genangan bersama lurah dan camat," ujarnya.
Insyaf menyampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan atau terjebak banjir dapat menghubungi pihak BPBD DKI Jakarta dengan menghubungi nomor 112.
Baca Juga: Melihat Keindahan Bukit Warna-warni di Dataran Tinggi Tibet
"Warga silakan gunakan layanan kedaruratan 112 petugas BPBD akan merespons 24 jam. BPBD juga saya perintahkan berkoordinasi dengan PMI, Dinas Sosial serta jajaran wilayah untuk memonitor perkembangan."
