Infografis
Suara.com - Menteri Pertanian Australia mengesampingkan desakan sejumlah pihak untuk memberlakukan larangan penerbangan dari Indonesia demi mencegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
PMK yang menyerang ternak sapi, domba, kambing, dan babi, terdeteksi di Indonesia sejak bulan Mei dan berpotensi menimbulkan kerugian A$80 miliar jika menyebar ke ternak di Australia.
Senator Susan McDonald dari partai oposisi dan sejumlah kelompok peternak telah mendesak penutupan sementara perjalanan antara Australia dengan Bali karena dikhawatirkan wisatawan secara tidak sengaja membawa PMK melalui pakaian dan sepatu mereka.
Namun Menteri Pertanian Australia, Murray Watt, menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana untuk menerapkan larangan perjalanan ke Indonesia termasuk Bali.
Baca Juga: Wabah PMK Merebak, Penjual Daging Sapi Keluhkan Penjualan yang Semakin Menurun
"Saya tidak menerima masukan dari pakar biosekuriti di Australia bahwa tindakan seperti itu harus kita lakukan," kata Menteri Watt kepada media setempat.
"Saya bisa mengerti mengapa ada yang menyerukan tindakan drastis seperti itu karena PMK adalah ancaman besar," katanya.
"Tapi saya pernah diberitahu para tokoh peternakan bahwa mereka tidak mendukung langkah semacam itu karena akan menimbulkan kerusakan hubungan dagang kita dengan Indonesia," tambah Mentan Australia.
"Jika kami mengambil tindakan drastis seperti itu, pasti memengaruhi hubungan perdagangan dengan Indonesia, selain kerusakan yang akan terjadi pada industri pariwisata Australia," jelasnya.
Bantuan Australia untuk Indonesia
Menteri Watt dijadwalkan bertemu dengan pejabat terkait di Jakarta hari Jumat (15/07) hari ini untuk menyampaikan dukungan Australia dalam penanganan wabah PMK.
Baca Juga: Cara Menyimpan Daging Kurban Di Tengah Merebahnya Wabah PMK
Dia mengumumkan penyerahan paket senilai A$1,5 juta untuk mendanai sekitar 1 juta vaksin PMK untuk ternak Indonesia.
Pemerintah Australia mengatakan pihaknya menyediakan dukungan tersebut atas permintaan dari Pemerintah Indonesia.
Komitmen tersebut merupakan tambahan dari 400 dosis vaksin penebalan kulit yang telah ditawarkan ke Indonesia sebelumnya.
Paket pendanaan sebesar 500 ribu dolar juga akan disalurkan kepada organisasi Meat and Livestock Australia (MLA) untuk membantu usaha penggemukan sapi di Indonesia.
"Kami menyalurkan dana kepada MLA untuk membantu usaha penggemukan tersebut, memastikan semua stafnya tahu apa yang harus dilakukan dalam prosedur biosekuriti, termasuk bagaimana memisahkan ternak yang mungkin terinfeksi," kata Menteri Watt.
Dia menambahkan, Australia akan menerapkan "tindakan praktis yang masuk akal" yang akan membantu menjaga biosekuriti negara ini.
Menurut Mentan Australia, risiko terbesar dalam hal bagaimana penyakit ini akan masuk ke Australia adalah melalui produk daging.
"
"Kami jauh lebih teliti memeriksa paket dan pengiriman barang yang berisi daging dan produk susu dari Indonesia karena sebenarnya PMK kemungkinan besar masuk dengan cara itu," jelasnya.
"
Proses mencuci kaki di bandara
Menteri Watt menyebut dirinya telah meminta saran dari Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tentang penerapan proses mencuci kaki di bandara bagi semua orang yang masuk ke Australia.
"Saya diberitahu bahwa hal itu bukan tindakan efektif karena bahan kimia yang perlu digunakan - jika ingin efektif - justru sangat berbahaya bagi kulit manusia," katanya.
"Kenyataannya justru banyak orang yang kembali dari Bali tidak mengenakan jenis sepatu kerja yang biasa dikenakan di daerah pertanian," jelasnya.
"Tapi kami sedang mempertimbangkan opsi seputar alas kaki karena itu adalah sesuatu yang ingin kami tindak dan mengurangi risiko apa pun," tambahnya.
Bulan lalu, Perdana Menteri Anthony Albanese menawarkan vaksin dan dukungan teknis kepada Presiden Joko Widodo untuk memerangi wabah PMK dan penyakit penebalan kulit.
Pejabat tertinggi kedokteran hewan Australia telah memperkirakan sekitar 11 persen risiko wabah PMK akan terjadi di Australia selama lima tahun ke depan.
Tanggapan industri pariwisata
Para pengusaha sektor pariwisata menyebut permintaan untuk menutup sementara penerbangan dari Bali dapat menghancurkan industri yang masih berusaha bangkit kembali setelah pandemi.
Menurut Direktur Utama Dewan Industri Pariwisata Queensland, Brett Fraser, industri ini mengandalkan kepercayaan dan kepastian bagi konsumen.
"Wisatawan senang bepergian jika mereka merasa aman dengan adanya kepastian bisa kembali ke negaranya lagi," katanya.
Bali telah mulai pulih sejak pembatasan COVID dicabut. Lebih dari 1.400 penumpang dari Bali tiba Bandara Cairns, Queensland, setiap minggu, sementara Bandara Brisbane menerima 23.000 penumpang dalam sebulan terakhir.
Sebelumnya, Senator Susan McDonald mendesak pemerintah untuk menghetikan seluruh penerbangan dari dan menuju Bali.
"Jika kita tidak menghentikan penerbangan tersebut, setidaknya terapkan karantina tujuh hari," kata Senator McDonald.
Dia menyebut wabah PMK dapat berdampak signifikan pada industri daging di Australia
"Saya tak ingin duduk diam dalam beberapa minggu atau bulan dan belakangan menyesal karena menyia-nyiakan kesempatan yang ada," katanya.
Sejauh ini langkah-langkah biosekuriti telah diterapkan di seluruh bandara untuk penerbangan dari Bali.
Petugas menurunkan anjing pendeteksi risiko biosekuriti seperti diberlakukan di Bandara Darwin dan Cairns.
Papan petunjuk dan selebaran juga telah diberikan di bandara-bandara utama, serta ada pelatihan tambahan untuk petugas biosekuriti.
Lebih dari 300.000 ekor ternak di Indonesia dilaporkan terinfeksi PMK sejauh ini.
Senator McDonald menyebut, banyak wisatawan tanpa sadar dapat membawa penyakit itu ke Australia.
"Para wisatwan yang pergi ke Bali bepergian untuk berselancar, berinteraksi, tapi tidak mengingat bahwa ada peternakan babi atau sapi tepat di sebelah resor tempat mereka tinggal," katanya.
"Roda-roda koper wisawatan ini dapat terpapar kotoran di jalanan, alas kaki yang mereka kenakan, pakaian mereka. Atau mereka bahkan telah menyentuh salah satu hewan di dekatnya," ujarnya.
"Ini bukan penyakit yang hanya mungkin menyebar jika Anda pergi ke peternakan," tambah Senator McDonald.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News dengan laporan tambahan dari artikel ini.
