Legislator Wanti-wanti ACT Ikuti Aturan dan Penuhi Hak 1.000 Karyawan, Jika Lakukan PHK Massal Imbas Kasus Dana Umat

"Karena jujur saja, ACT adalah rumah bagi kami, mengabdikan hidup untuk membantu kemanusian. Kami sering harus turun lokasi bencana dan meninggalkan keluarga demi membantu sesama," jelasnya.

Kekecewaan juga dirasakan oleh Radit melihat adanya kasus dugaan penyelewengan dana yang menjerat mantan pimpinannya.

"Kecewa, karena ulah segelintir orang, ACT terancam bubar. Padahal kami pekerja paling bawah, ikhlas memberikan tenaga dan waktu kami demi kemanusian. Melihat kasus yang sekarang kami hanya mengelus dada," tuturnya.

Sementara itu, Suara.com telah mencoba mengonfirmasi kabar PHK massal ini ke Head of Media & Public Relations ACT, Clara pada Rabu (13/7/2022) melalui WhatsApp, namun hingga berita ini dituliskan belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

Potret para aktivis ACT (source: act.id)

PHK dan Aturan Lengkapnya

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja yang terkena PHK berhak atas uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang pengganti hak (UPH). Kedua jenis hak tersebut biasanya dihimpun dalam uang pesangon. Secara umum, besaran uang pesangon yang diberikan sebagai berikut:

Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Besaran UPMK yang diberikan sebagai berikut:

Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

Jenis-jenis UPH yang seharusnya diterima meliputi:

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja;
Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kendati demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja membedakan hak-hak pekerja yang di-PHK berdasarkan alasannya, di antaranya:

1. Pekerja berhak atas uang pesangon 1 kali ketentuan uang pesangon, UPMK 1 kali ketentuan UPMK, dan UPH, apabila di-PHK dengan alasan: