Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) bicara tentang peluang Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai presiden di 2024 melalui partai lain apabila partai tidak memberikan rekomendasi pencalonan untuk Ganjar.
Menurut Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, jika hal itu terjadi maka mustahil Ganjar akan meraup suara banyak, terutama di Jawa Tengah, daerah yang pernah Ganjar pimpin.
"Umpamanya ini saya tidak mendahului, umpamanya Pak Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, di Jateng menang atau kalah? Pasti sekak. Kalau dia dapat 30 persen saja sudah hebat," kata Pacul, Rabu (13/7/2022).
Pacul lantas menyampaikan alasan Ganjar tidak akan meraih suara banyak, salah satunyabialah lantaran kesiapan PDIP yang sudah matang dalammmenghadapi Pilpres 2024, khususnya di Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai basis partai banteng bermoncong putih.
"Karena infrastruktur kita sudah siap. Kalau bahasa menterengnya infrastuktur tempur kita sudah siap," ujarnya.
Bambang Pacul sebelumnya bicara bahwa partai politik tidak boleh menggantungkan diri terhadap satu dua figur tertentu, melainkan harus bergantung pada organisasi itu sendiri
"Kalau individual ya boleh saja mendukung tetapi key suksesnya harus organisasi," ujar Pacul.
PDIP Akui 2024 akan Lebih Berat
PDIP sebelumnya mengakui jika Pilpres 2024 akan lebih berat ketimbang Pilpres 2019 karena tidak ada lagi Capres petahana.
Baca Juga: Demokrat Senang Puan Mau Silaturahmi ke AHY: Tak Ada Kendala Bangun Komunikasi dengan PDIP
"Lebih berat, kan lebih berat karena tidak ada petahana yang dukung kita," kata Bambang Pacul kepada wartawan, Rabu.
Diketahui pada Pilpres periode lalu, PDI Perjuangan kembali mengusung Joko Widodo untuk dua periode. Dukungan itu memberikan efek kepada PDIP yang menjadi partai pemenang Pemilu 2019.
Bambang mengaku ada efek ekor jas atau coat tail effect dari Jokowi terhadap PDIP. Walau begitu efek tersebut tidak terlalu besar bagi partai.
"Ada kecil banget. Kepada PDI ada 4 persen," kata dia.
Belajar dari pemilu kemarin, Bambang berujr bahwa partai tidak boleh ketergantungan terhadap figur capres.
"Tidak boleh tergantung pada satu dua orang. Kalau kau partai politik harus tergantung organisasi untuk melakukan eksekusi itu harus organisasi."