Infografis
Suara.com - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari negara itu pada Rabu (13/7/2022) pagi atau beberapa jam sebelum dia akan mengundurkan diri dari jabatannya, kata dua narasumber kepada Reuters.
Rajapaksa rencananya akan mengundurkan diri di tengah protes yang meluas atas langkah penanganannya terhadap krisis ekonomi yang menghancurkan Sri Lanka.
Rajapaksa, istri dan dua pengawalnya pergi dengan pesawat Angkatan Udara Sri Lanka, kata seorang pejabat imigrasi kepada Reuters.
Seorang sumber pemerintah mengatakan Rajapaksa berangkat ke Male, ibu kota Maladewa. Presiden Sri Lanka itu kemungkinan besar akan melanjutkan perjalanan ke negara Asia lainnya dari sana, kata sumber itu.
Pejabat imigrasi mengatakan pihak berwenang berdasarkan hukum tidak dapat mencegah presiden yang masih menjabat untuk meninggalkan negara itu.
Rajapaksa akan mengundurkan diri sebagai presiden pada Rabu hari ini untuk memberi jalan bagi sebuah pemerintah persatuan di Sri Lanka, setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu kediaman resminya dan perdana menteri negara itu pada Sabtu (9/7) untuk menuntut penggulingan mereka.
Presiden Rajapaksa belum terlihat di depan umum sejak Jumat (8/7). Sementara Parlemen Sri Lanka akan memilih penggantinya pada 20 Juli.
Keluarga Rajapaksa, termasuk mantan perdana menteri Mahinda Rajapaksa, telah mendominasi politik negara berpenduduk 22 juta jiwa itu selama bertahun-tahun. Sebagian besar warga Sri Lanka menyalahkan mereka atas masalah yang terjadi saat ini.
Ekonomi Sri Lanka yang bergantung pada pariwisata sangat terpukul oleh pandemi COVID-19 dan penurunan pengiriman uang dari warganya yang bekerja di luar negeri, sementara larangan penggunaan pupuk kimia telah menurunkan hasil pertanian. Larangan itu kemudian dibatalkan.
Baca Juga: Krisis Ekonomi Sri Lanka: Paksa Presiden Gotabaya Lengser, Duduki Istana dan Bakar Rumah PM
Pemerintahan keluarga Rajapaksa menerapkan pemotongan pajak populis pada 2019 yang mempengaruhi keuangan pemerintah sementara penyusutan cadangan devisa negara telah membatasi impor bahan bakar, makanan dan obat-obatan.
