Infografis
Suara.com - Pengamat ekonomi dari Center of Economy and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai teguran Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai pesan untuk tidak memanfaatkan kenaikan harga minyak goreng sebagai bahan kampanye demi kepentingan partai politiknya.
Bhima menilai Zulhas memanfaatkan kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng sebagai bahan kampanye di Lampung, demi memenangkan putrinya pada pemilihan umum 2024 mendatang.
"Tolong dong pesan Pak Jokowi, kan minyak goreng ini selesai, bukan justru dijadikan bahan kampanye, itu yang salah," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Selasa (12/7/2022).
Menurutnya, sikap Zulhas itu berkaitan dengan profesional dan komitmen sebagai seorang menteri perdagangan. Jangan karena menjelang pemilihan umum, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
"Jangan karena jelang pemilu, kemudian menjadi gorengan kampanye politik. Dan tentu membuat masyarakat juga kecewa, karena ini adalah uang APBN atau program pemerintah. Harusnya tanpa embel-embel partai politik apapun, yang memang ini digunakan sebagaiman kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Bhima mengatakan tidak masalah melakukan kampanye, namun dengan catatan tidak memanfaatkan program-program pemerintah.
"Tentunya kalau mau berkampanye silakan, tapi tidak perlu bawa program pemerintah atau mengklaim program itu adalah program partai, nah itu yang menjadi maslah," tutur Bhima.
Lanjutnya, Zulhas harusnya fokus pada kerja-kerjanya untuk menuntaskan keresahan masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang naik. Zulhas juga diminta untuk tidak kebanyakan melakukan sidak.
"Fokus saja. Jangan kebanyakan sidak, tapi fokus membenahi masalah. Data juga sudah jelas, tinggal kebijakan apa nih yang memang bisa menjaga stabilitas minyak goreng. Atau memperbaiki tata kola, itu yang kemudian yang ditunggu. Dan audit masalah industri sawit, siapa yang bermain," ucapnya.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Dunia Sedang Mengalami Kekurangan Pangan
Kampanyekan Anak
