Infografis
Suara.com - Bendahara Umum PBNU, Mardani H Maming melayangkan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011.
Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum protes atas penetapan tersangka terhadap kliennya. Dia mengatakan, Mardani hanya melakukan transaksi bisnis.
"Itu yang saya ingin, saya tidak ingin trial by press ya. Kalau hadir kami akan buka, salah satunya itu. Ini isunya sebenarnya transaksi bisnis, menurut hemat kami dalam sudut pandang kami, ini isu bisnis transaksi bisnis, underlying-nya itu bisnis," kata Bambang usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022).
Bambang menyebut, KPK telah menuduh Mardani melakukan dugaan tindak pidana gratifikasi. Dia menyebut, yang diungkap KPK itu terjadi lebih dari 10 tahun lalu.
"Tapi kemudian ada tuduhan dengan korupsi, kalau yang dipakai Pasalnya 12A, 12B, 11. Lah itu isunya artinya gratifikasi. Itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Ini ngomong gratifikasi 10 tahun yang lalu. Nah kalau underlying-nya adalah transaksi bisnis yang jelas akadnya, terus ada tudingan seperti ini, ini kan jadi menarik. Kasus ini jadi menarik karena itu," jelasnya.
Kriminalisasi
Bambang menduga, ada upaya kriminalisasi terhadap Mardani. Padahal, lanjut dia, pemerintah Indonesia yang saat ini tengah melakukan pemulihan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita tengah melakukan recovery economy untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi yang lain, transaksi di sini kok dikriminalisasi, satu itu. Apakah ini tidak melanggar prinsip-prinsip kepentingan umum dan kemaslahatan di mana posisi hukum dan moral KPK dalam konteks ini?" tegas Bambang.
KPK Absen
Sidang gugatan praperadilan yang dilayangkan Mardani H Maming pada hari ini ditunda. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak tergugat berhalangan hadir alias absen.
