Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal mengagendakan pemanggilan Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), lembaga yang dipimpin Arifin Tasrif.
Pemanggilan dilakukan terkait aduan masyarakat Desa Sumberwuluh, Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Jatim) terdampak erupsi Gunung Semeru, akibat dugaan human eror perusahaan tambang pasir, CV Duta Pasir Semeru.
"Terkait aduan hari ini kami akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan memintakan keterangan kepada semua pihak yang memang terlibat dengan aduan ini," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Senin (11/7/2022).
Selain memanggil Kementerian ESDM, Komnas HAM juga bakal memanggil Pemerintah Kabupaten Lumajang.
"Terutama pemerintah Kabupaten Lumajang, kemudian Kementerian ESDM, Kepolisian, Polres Lumajang maupun Polda Jawa Timur," ujar Beka.
Beka mengatakan, pihaknya menerima aduan dari tiga warga Desa Sumberwuluh yang rela berjalan kaki dari Lumajang ke Jakarta untuk menuntut keadilan dari pertambangan pasir yang diduga mengakibatkan 160 rumah hancur di dua dusun, yakni Dusun Kamar Kajang dan Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh.
"Nasib dan kondisinya bukan hanya tiga orang ini saja, tetapi juga ada masyarakat Desa Sumberwuluh yang terkena dampak erupsi. Dan juga ada pembangunan tanggul yang kemudian mengancam kehidupan mereka," kata Beka.
Sementara itu, Tim advokasi warga yang terdampak dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Damar Indonesia Dimas Yemahura Alfarauq mengatakan, Kementerian ESDM sempat mengeluarkan surat pembekuaan terhadap CV Duta Pasir Semeru yang melakukan penambangan pasir di Sungai Regoyo.
"Dengan adanya surat tersebut kami membuat laporan dengan harapan Kementeriaan ESDM bisa mengevaluasi juga melakukan pengecekan di lapangan. Namun anehnya surat kami tidak pernah ditanggapi, malah sekarang terbit izin menambang dari ESDM berdasarkan rekomendasi dari Bupati Kabupaten Lumajang," katanya.
Disampaikan, pemukiman warga terdampak erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021 lalu, karena human eror yang diduga dilakukan CV Duta Pasir Semeru.