Infografis
Karena itu, Mu'ti berharap kasus dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT tak berhenti dengan pencabutan izin. Namun yang terpenting perlu lembaga pengawas independen agar tak ada lagi kasus penyelewengan dana umat.
"Bagaimana integritas mereka yang menjadi pengelola lembaga-lembaga filantrilopi itu memang harus diperkuat dan kemudian pengawasan oleh lembaga apakah itu independen atau lembaga khsus sangat diperlukan, agar hal serupa tidak akan terjadi di masa yang akan datang," katanya.
Sebelumnya, Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan untuk yayasan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT tahun 2022 telah dicabut Kementerian Sosial.
Keputusan ini buntut dari kasus dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh yayasan kemanusiaan itu. Diketahui, ACT jadi perbincangan panas usai munculnya hasil investigasi Tempo terkait dugaan penyelewengan dana umat.
“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial," kata Menteri Sosial Ad Interim, Muhadjir Effendi di kantor Kemensos, Selasa (5/7).
