Infografis
"Belum keluarnya cost structure ini, membuat Taiwan juga belum bisa menerima PMI,” terang Ayub.
Pada kesempatan itu, Ayub juga membeberkan, bahwa penempatan PMI ke Taiwan yang sudah berjalan sejak 2020 atau sebelum terjadi pandemi Covid-19, dengan total 86 ribu PMI. Sementara untuk penempatan baru, ujar dia, sampai saat ini masih belum ada.
"Kondisinya stuck bapak. Untuk itu kami datang ke sini (KSP) agar persoalan ini bisa selesai," ucapnya.
Selain persoalan penempatan PM, Ayub juga menyampaikan tentang pentingnya penegakan hukum terhadap praktik-praktik penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Presedural. Sebab, Apjati menemukan, jumlah penempatan PMI Non Prosedural sangat besar, terutama ke negara-negara di Timur Tengah.
"Satu bulan bisa lima sampai tujuh ribu," jelas Ayub.
Menanggapi hal itu, Moeldoko menegaskan pihaknya akan segera mengoordinasikan persoalan biaya struktur untuk penempatan PMI dengan Kemnaker, BP2MI, dan pihak asosasi penempatan. Termasuk, persolan PMI Non Presedural.
"Penempatan PMI salah satu sektor unggulan untuk perekonomian Indonesia, dengan pencapaian devisa. Kita harus bisa mengambil peluang ini," tegas Moeldoko.
"Sumbangan devisa negara dari PMI sangat besar. 2021 saja mencapai Rp 130 triliun."
Baca Juga: Indonesia Menekankan Optimalisasi Pengelolaan Air untuk Produksi Pangan dalam WWF 2024
