Infografis
Suara.com - Kementerian Agama diminta untuk mewajibkan agar sekolah memiliki standar operasional prosedur (SOP) supaya menerapkan pendidikan ramah anak dan perempuan.
Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) Jawa Timur meminta hal tersebut karena mengingat akhir-akhir cukup banyak institusi pendidikan Islam bercorak pesantren yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual.
Koordinator JIAD Jawa Timur Aan Anshori, saat dikonfirmasi pada Jumat (8/7/2022), menyatakan bahwa JIAD mendesak Kemenag agar secara serius membuat roadmap yang jelas terkait penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pesantren.
"Misalnya, Kemenag mewajibkan semua pesantren untuk memiliki SOP terkait pesantren ramah anak dan perempuan," tambah Aan Anshori.
Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi Kementerian Agama yang mengambil langkah untuk mencabut izin Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah (PMBS) Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.
Pencabutan izin itu dinilai sebagai konsekuensi atas tidak kooperatifnya pesantren ini menyelesaikan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan MSAT terhadap beberapa santriwatinya.
Menurutnya, pencabutan izin ini idealnya juga diterapkan pada institusi pendidikan (agama) yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual.
Kementerian Agama juga diharapkan untuk memfasilitasi para santri di Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah tersebut supaya dapat melanjutkan proses pembelajaran di pesantren lain.
"Kemenag juga memiliki kewajiban mendampingi PMBS agar pesantren ini bisa aktif kembali dengan corak yang lebih ramah anak dan perempuan," lanjutnya.
Baca Juga: Pendukung MSAT Diduga Lakukan 'Sanksi Sosial' dan Isolasi Bisnis Pihak yang Melawan Mereka
Sebagai informasi, sebelumnya Polda Jatim telah mengamankan MSAT (42), tersangka pelaku asusila pada santri di pesan Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah (PMBS) Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang dipimpin ayahnya.
