Infografis
Suara.com - Pemerintah dan DPR RI masih membutuhkan waktu untuk melakukan diskusi sebelum akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasalnya masih terhadap sejumlah isu di dalam RKUHP yang mesti dibahas dan ditanggapi seluruh fraksi di Komisi III DPR RI.
Setidaknya masih ada 14 isu krusial yang harus dibahas sebelum akhirnya RKUHP disahkan. Adapun pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyerahkan draf RKUHP teranyar kepada Komisi III.
Wakil Menkumham Edward O. S Hiariej mengatakan masih ada waktu panjang bagi RKUHP, mengingat RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. Dengan begitu pengesahannya tidak mesti disegerakan.
"Yang jelas dia masuk Prolegnas 2022, sampai 31 Desember 2022, masih ada waktu," kata Edward di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Berbeda dengan RUU tentang Pemasyarakatan atau PAS, Edward menegaskan bahwa pengesahan RKUHP tidak akan dilakukan pada masa sidang DPR saat ini.
Ia berujar kelompok fraksi Komisi III DPR RI akan melihat kembali penyempurnaan naskah atau draf RKUHP yang hari ini sudah diserahkan oleh pemerintah
"Pemerintah dan DPR akan melihat pasal-pasal khususnya 14 isu krusial yang selama ini jadi kontroversi. Itu tadi kesimpulan rapat Komisi III dan pemerintah," ujar Edward.
Butuh Waktu Diskusi
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menegaskan RKUHP tidak akan disahkan pada masa sidang ini, di mana rapat paripurna penutupan masa sidang digelar Kamis (7/7/2022).
Baca Juga: Sepakat Rampungkan RUU PDP dengan DPR, Kominfo: Masih Ada Poin yang Harus Diselaraskan
DPR sudah lebih dahulu memasuki masa reses mulai Jumat pekan ini, kendati pada hari ini DPR telah menerima draf RKUHP dari pemerintah.
