Infografis
Suara.com - Nasib Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson sedang berada di ujung tanduk. Hal ini disebabkan setelah dua menteri Inggris di kabintenya mengundurkan diri.
Tak hanya itu, sejumlah anggota parlemen mendesak Boris Johnson untuk mundur dari jabatannya. Adapun dua menteri yang mengundurkan diri adalah menteri keuangan dan menteri kesehatan Inggris.
Kedua menteri itu melepaskan jabatan mereka dari kabinet Johnson pada Selasa (5/7/2022). Alasannya, mereka mengakui sudah tidak bisa bekerja untuk pemerintah di tengah skandal yang menghantam pemerintahan Johnson.
Seorang anggota parlemen bahkan blak-blakan menyatakan ingin "menendang" Johnson keluar dari Downing Street, tempat perdana menteri Inggris bekerja.
Baca Juga: Pemerintahan Inggris Goyah, Dua Menteri Utamanya Mengundurkan Diri
"Saya menduga kami akan terpaksa menyeretnya (Johnson), menendang dan meneriakinya (agar keluar) dari Downing Street," kata seorang anggota parlemen dari partai Konservatif kepada Reuters, yang berbicara secara anonim.
"Tapi jika kami harus melakukannya seperti itu maka kami akan melakukannya," lanjutnya.
Johnson sendiri tampak tidak terpengaruh dengan seruan dari parlemen agar dirinya mengundurkan diri. Sebaliknya, ia justru menunjukkan tekad yang besar untuk tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris.
Terbukti, Johnson langsung menunjuk pengusaha yang juga menteri pendidikan, Nadhim Zahawi sebagai menkeu yang baru. Ia juga mengisi beberapa posisi yang kosong di kabinetnya.
Seberapa besar penentangan pada Johnson di kalangan partainya sendiri akan terungkap pada Rabu lalu. Kala itu, Johnson menghadiri sesi tanya-jawab mingguan di parlemen dan di hadapan komite terpilih selama dua jam.
Baca Juga: Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan Inggris Mendadak Mundur, Tak Percaya Lagi PM Boris Johnson?
Johnson sendiri merupakan mantan jurnalis dan wali kota London yang mewakili wajah Inggris pasca-Brexit. Ia berhasil memenangi pemilihan secara telak pada 2019.
Sejak itu, pemerintahannya telah mengambil pendekatan agresif dan tak jarang memicu kekisruhan. Kepemimpinannya juga diwarnai berbagai skandal dan salah langkah selama beberapa bulan terakhir.
Sang perdana menteri sempat didenda polisi karena melanggar penguncian Covid-19. Sebuah laporan yang memberatkan juga diterbitkan tentang kelakuan para pejabatnya di Downing Street.
Mereka disebut melanggar aturan pembatasan COVID-19 yang mereka buat sendiri. Ada juga kebijakan yang berubah arah hingga pembelaan pada anggota parlemen yang melanggar aturan lobi di pemerintahan Johnson.
Johnson juga dikritik tak cukup bertindak dalam mengatasi krisis yang membuat banyak warga Inggris kesulitan menghadapi kenaikan harga pangan dan bahan bakar.
The Times of London mengatakan "rentetan ketidakjujuran" Johnson "betul-betul merusak" pemerintahan yang efektif.
"Demi kebaikan negara ini, dia harus pergi," kata harian itu.
Drama terbaru di jantung kekuasaan Inggris muncul ketika ekonomi merosot tajam. Para ekonom mengingatkan bahwa negara itu bisa jatuh ke dalam resesi.
Skandal terakhir muncul ketika Johnson meminta maaf telah menunjuk seorang anggota parlemen untuk ditugaskan di partainya, bahkan setelah diberi tahu bahwa politikus itu pernah dilaporkan dalam kasus pelanggaran seksual.
Skandal itulah yang mendorong Rishi Sunak mundur sebagai menteri keuangan dan Sajid Javid melepas jabatannya sebagai menteri kesehatan, sementara setengah lusin pejabat yunior juga ikut mengundurkan diri.
"Jelas bagi saya bahwa situasi ini tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Anda, dan Anda telah kehilangan kepercayaan dari saya juga," kata Javid dalam surat pengunduran dirinya.
Mereka yang mundur menyebutkan bahwa Johnson tidak memiliki penilaian, standar, kemampuan untuk mengatakan kebenaran.
Jajak pendapat singkat YouGov menunjukkan bahwa 69 persen warga Inggris berpendapat Johnson harus turun dari kursi perdana menteri.
Kendati demikian, para anggota kabinet lain di pemerintahan saat ini masih mendukungnya.
"Saya mendukung penuh perdana menteri. Saya prihatin melihat kolega-kolega baik mengundurkan diri, tetapi kami punya tugas besar untuk dilakukan," kata Menteri Skotlandia Alister Jack.
Satu bulan lalu, Johnson lolos dalam pengumpulan suara mosi tidak percaya oleh para anggota parlemen Konservatif, dan menurut aturan partai dia tidak akan menghadapi mosi seperti itu lagi selama setahun.
Namun, beberapa anggota parlemen berusaha mengubah aturan itu, sementara Johnson juga diselidiki oleh sebuah komite atas dugaan telah membohongi parlemen terkait pelanggaran penguncian COVID-19 yang dilakukannya.
Jika Johnson lengser, proses untuk mencari penggantinya akan memakan waktu beberapa bulan.
Dua setengah tahun yang lalu, Johnson meraup suara mayoritas di parlemen dengan janji akan menyelesaikan persoalan bertahun-tahun sejak Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit).
Namun sejak itu, cara dia menangani pandemi telah menuai kritik dan pemerintahannya bergerak dari satu masalah ke masalah lainnya.
Meski Johnson meraih pujian atas dukungannya kepada Ukraina, hal itu tidak mengerek popularitasnya dalam jajak-jajak pendapat.
Peringkat Konservatif berada di bawah partai Buruh oposisi, dan popularitas Johnson anjlok ke titik terendah sepanjang kariernya.
Gaya pemerintahannya yang agresif kepada Uni Eropa telah membebani mata uang Inggris, memperparah inflasi yang diprediksi akan menembus angka 11 persen.
"Setelah semua kebusukan, skandal dan kegagalan ini, jelas bahwa pemerintahannya kini mulai runtuh," kata ketua partai Buruh Keir Starmer. [ANTARA]
