Infografis
Suara.com - Kepolisian Papua diminta investigasi pemasok amunisi ke KKB Papua. Permintaan itu disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Sebelumnya, Direktorat Reskrimum Polda Papua menangkap kembali seorang warga sipil terkait dengan dugaan sebagai pemasok amunisi ke kelompok bersenjata di Papua.
"Kami minta Polda Papua untuk menginvestigasi guna membongkar jaringan pemasok amunisi tersebut," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Sabtu (2/7) polisi menangkap LT, warga Jayapura yang diduga sebagai penyalur amunisi ke M, ASN yang ditangkap di Yalimo.
Penangkapan terhadap LT merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan kepada M, seorang ASN dari Kabupaten Nduga.
LT bertugas menyerahkan amunisi yang diperoleh dari dua anggota TNI AD.
Dua anggota TNI AD itu sudah ditahan Polisi Militer Kodam XVII/Cenderawasih.
Baca Juga: Polisi Bubarkan Paksa Pengunjuk Rasa di Kantor Bupati Paniai, Satu Warga Dilaporkan Tertembak
Untuk kedua warga sipil yang sudah ditahan itu masih terus dilakukan pemeriksaan guna ungkapkan jaringan mereka.
M ditangkap di Elelim, Kabupaten Yalimo, bersama 615 peluru berbagai kaliber, yang akan dipasok ke kelompok bersenjata Nduga yang dipimpin Egianus Kogoya yang saat ini diduga kekurangan amunisi.
Bamsoet meminta kepada aparat untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum penyuplai amunisi ke KKB, di samping terus berupaya mengetahui motif ataupun latar belakang serta pelaku intelektual di belakangnya.
Ia meminta komitmen dari aparat, baik TNI maupun Polri untuk segera menuntaskan permasalahan terkait KKB ini, dengan mempersempit ruang gerak dan terus melakukan investigasi mendalam guna mengungkap keseluruhan jaringan pemasok amunisi serta senjata api ke KKB.
"Sekaligus menggali informasi mulai dari sumber dana hingga aktivitas transaksi keuangan dari terduga pelaku yang telah diamankan," tuturnya.
Ketua MPR mengingatkan kepada Pemprov Papua dan TNI/Polri agar menjaga keamanan di Papua, khususnya menumpas aksi-aksi KKB, termasuk memutus rantai pemasok senpi dan aliran dananya.
"Hal ini perlu agar dapat mempersempit ruang gerak KKB yang kerap melakukan aksi teror bersenjata yang meresahkan masyarakat Papua," ucapnya. (Antara)
