Oulda juga menuntut pemerintah mendorong pertanian lokal dan energi teenarukan seperti energi matahari dan angin dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pasokan Rusia dan Ukraina.
“Kita juga harus memiliki otonomi di sektor pertanian. Kami mendorong pemerintah dan organisasi untuk mendukung mereka, terutama kaum muda, dalam mewujudkan ide-ide dengan mendorong start-up dan perusahaan kecil dalam perspektif youth collaboration," katanya.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan AAYG Mohammad Zaman Bajwa yang bertindak sebagai pembicara kedua telah menyoroti bagaimana konflik Rusia-Ukraina berdampak pada impor dan eksportir negara, mengingat aebagian besar ekonomi Asia dan Afrika bergantung pada energi impor dari Ukraina dan Rusia.
“Pada tahun 2021, Kenya mengimpor 30% dari konsumsi gandumnya dari Ukraina. Kamerun mengimpor 44% pupuk dari Rusia. Ghana 60% produksi besinya berasal dari Ukraina dan Rusia,” katanya.
Dia menegaskan bahwa ketergantungan impor dapat memperlambat proyek pembangunan akibat kenaikan harga komoditas dan melanjutkan penjelasan.
“Jika mereka tidak mampu membeli barang, semua negara akan mengekspor barang-barang ini. Ketika negara ini tidak akan mengekspor, ekonomi yang lebih lemah harus bisa memfasilitasi orang. Dalam hal ini, mereka akan mendapatkan pajak yang rendah. Mereka tidak akan menghabiskan uang untuk pembangunan," untainya.
“Jadi, situasi ini harus dihentikan karena tidak hanya berdampak pada ekonomi global saja. Yang penting adalah tekad para pemimpin global, seperti Jokowi yang mengambil tanggung jawab untuk mencoba menengahi antara dua kekuatan,”pungkasnya.