Pemekaran daerah adalah bagian dari hak masyarakat daerah untuk mendapatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan mereka.
Pemekaran daerah juga merupakan upaya mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas, karena semakin banyak aspirasi masyarakat di daerah yang bisa diakomodasi. Dampak lebih jauhnya juga adalah dapat memperkuat keutuhan republik.
Pemerintah, bersama DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebaiknya meninjau kembali kebijakan moratorium ini – bahkan mencabutnya. Hingga saat ini, tidak jelas apa yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Pemerintah juga tidak punya penjelasan rinci kepada masyarakat terkait rencana desentralisasi ke depannya.
Jika Papua bisa mendapatkan kesempatan pemekaran, maka hal yang sama sepatutnya berlaku untuk daerah lain. Jangan ada kebijakan yang berbeda di antara daerah-daerah agar tidak menambah ketidakpuasan kepada pemerintah.
Artikel ini sebelumnya tayang di The Conversation.