Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pelabuhan-pelabuhan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih produktif. Hal ini disampaikan Jokowi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Jokowi memerintahkannya untuk mengoptimalkan pelabuhan di Bangka Belitung, demi meningkatkan mobilitas komoditas ekspor dan perekonomian masyarakat.
"Bapak Presiden Jokowi menganjurkan kami agar pelabuhan-pelabuhan yang ada di Babel untuk lebih produktif," kata Menhub Budi Karya dalam terangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Senin (4/7/2022).
Budi Karya pun langsung menindaklanjuti arahan Preiden Jokowi. Ia bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin dan Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi meninjau Pelabuhan Sadai, Minggu (3/7/2022).
Baca Juga: Kemenhub Berencana Tata Kembali Pelabuhan-pelabuhan di Bangka Belitung
"Agar pelabuhan di daerah ini lebih produktif, kiranya bisa bekerja sama dengan BUMD dan swasta," jelas Budi Karya.
Menurutnya, peninjauan Pelabuhan Sadai dilakukan sebagai bentuk tindakan untuk meningkatkan infrastruktur pelabuhan. Sehingga pelabuhan bisa dikembangkan sesuai kebutuhan, baik untuk barang atau untuk penumpang.
"Kedatangan kami ini memang sudah direncanakan bersama, guna memetakan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Bangka dan Belitung. Nantinya ini akan kami kembangkan lagi agar lebih produktif," lanjutnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kepulauan Babel, Ridwan Djamaluddin mengatakan, pengembangan pelabuhan ini sangat penting untuk kemajuan Bangka Belitung.
Pasalnya, pelabuhan yang dikelola dengan optimal bisa mempermudah mobilitas komoditas kelapa sawit, timah, dan lainnya untuk dikirimkan ke luar daerah.
Baca Juga: Harga Sawit Makin Anjlok, Gubernur Syamsuar Segera Surati Presiden Jokowi
"Kata kunci dari Pak Menteri adalah produktivitas. Bagaimana kita bisa menata pelabuhan-pelabuhan yang dibangun ini produktivitasnya baik," ujar Ridwan Djamaluddin.
"Untuk itu, saya pada level pemprov bersama kabupaten/kota akan membuat perencanaan terpadu mengenai hal ini," pungkasnya. [ANTARA]