Infografis
Suara.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup Holywings dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan, jika yang menjadi gubernur saat ini adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, keputusan serupa dinilai juga bakal diambil.
Hal ini dikatakan oleh Pengamat Politik Miftah Nur Sabri. Ia menilai penutupan Holywings adalah keputusan yang harus diambil karena yang menjadi persoalan merupakan perizinan.
"Seandainya Gubernurnya Ahok itu (penutupan Holywings) dia lakukan juga," ujar Miftah dalam acara diskusi 'Total Politik' di Pejaten, Jakarta Selatan pada Minggu (3/6/2022).
Sebelum diketahui melakukan pelanggaran perizinan, Holywings sudah membuat geger masyarakat karena membuat program promosi minuman beralkohol untuk pengunjung bernama Muhammad dan Maria. Namun, kata Miftah, soal promosi ini tidak bisa menjadi alasan dalam melakukan penutupan pada gerai Holywings di ibu kota.
Baca Juga: Penutupan Holywings Berpotensi Tingkatkan Elektabilitas Anies Baswedan
Sementara, penutupan Holywings juga perlu segera dilakukan untuk mencegah meluasnya keresahan publik atas promosi tersebut. Karena itu, langkah penutupan adalah keputusan wajar yang harus diambil Kepala Daerah.
"Nah maksud saya cukup untuk menjadi jeda supaya social unrest-nya tidak jadi lebih besar," tuturnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Direktur Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan juga setuju dengan pendapat yang disampaikan Miftah. Kepala daerah menurutnya, perlu mengambil tindakan, apalagi yang berkaitan dengan urusan menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
"Saya kira ini memang keputusan yang harus diambil soalnya menyangkut isu yang sensitif," pungkasnya.
Sebelumnya, Holywings Group yang bergerak di usaha restoran dan bar ternyata tidak memiliki sertifikat usaha bar. Hal ini menjadi salah satu alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin usaha seluruh gerai Holywings di ibu kota.
Pencabutan izin itu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) DKI Jakarta.
Kepala Disparekraf DKI Jakarta, Andhika Permata menyebut pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan gabungan bersama unsur DPPKUKM, DPMPTSP dan Satpol PP. Dari peninjauan gabungan tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin.
Pemeriksaan dilakukan pada dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta pemantauan lapangan di lokasi.
"Beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi,” ujar Andhika kepada wartawan, Senin (27/6/2022).
Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia yang harus dimililiki oleh operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.
Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menjelaskan, Holywings Group juga ternyata melanggar beberapa ketentuan dari DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, terkait penjualan minuman beralkohol di 12 outlet Holywings Group di DKI Jakarta.
Pelaku usaha hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47221 untuk pengecer minuman beralkohol. Surat ini hanya mengizinkan penjualan minuman beralkohol hanya untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat.
“Sedangkan, hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut (Holywings Group) melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301,” kata Eli.
“Dari 7 (Tujuh) outlet memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221, bahkan ada 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut,” tambahnya.
Rekomendasi dari dua OPD tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk selanjutnya diajukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan demikian, seluruh izin usaha dari 12 outlet dari Holywings Group dapat dicabut segera.
