Infografis
Suara.com - Beberapa waktu belakangan ini pemerintah kerap mendapat kritikan publik. Termasuk kebijakan pembeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar yang harus dilakukan memakai aplikasi MyPertamina.
Banyak yang menilai kebijakan ini semakin menyulitkan masyarakat, apalagi karena tidak semua orang bisa dan mempunyai sarana-prasarana untuk mengoperasikan aplikasi di smartphone.
Di tengah huru-hara tersebut, sebuah potongan pidato Presiden Joko Widodo kembali viral di media sosial. Dalam pidato tersebut, Jokowi menilai Indonesia selama ini sulit berkembang karena terlalu banyak peraturan dan regulasi.
Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu banyak membuat peraturan.
Baca Juga: Bikin Haru, Tahu Bapaknya Meninggal, TNI Ini Berlari dan Menangis Brutal Saat Sampai di Rumah
"Negara ini sudah kebanyakan peraturan," tegas Jokowi dalam klip video yang diunggah oleh akun Instagram @ndorobei.official tersebut.
"Dan negara kita ini bukan negara peraturan dan peraturan-peraturan ini membuat kita kejerat sendiri," sambungnya, seperti dikutip Suara.com pada Sabtu (2/7/2022).
Jokowi menilai berbagai kebijakan tersebut malah membuat Indonesia menjadi tidak fleksibel, terutama dalam merespons berbagai perubahan yang terjadi. Padahal saat ini, menurut Jokowi, fleksibilitas adalah hal utama yang diperlukan untuk berkembangnya suatu negara.
"Semua negara maunya fleksibel, cepet merespons perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan, untuk apa?" kritiknya.
Karena itulah Jokowi mendorong para bawahan dan kepala daerah agar berhenti membuat peraturan-peraturan turunan yang berpotensi menjerat bangsa ini sendiri. Termasuk peraturan yang pada akhirnya mempersulit kehidupan masyarakat itu sendiri.
"Apalagi yang meruwetkan dan membebani masyarakat, setop sudah setop," ujar Jokowi menekankan.
Pada kesempatan itu Jokowi lantas menyambung pidatonya dengan rencana pemerintah mengajukan omnibus law kepada DPR RI, lantaran pernyataan ini memang disampaikan sebelum undang-undang sapu jagat tersebut bergulir di parlemen.
Video yang sejatinya diambil sejak 2019 lalu ini belakangan kembali viral menyusul berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap kontradiktif dengan permintaan Jokowi untuk tidak membuat ruwet masyarakat.
Karena itulah, tak heran bila potongan video ini menuai banyak komentar yang didominasi sindiran.
"Bapak ini lagi mengkritik pemerintah ya .." sindir warganet.
"Jangan menyalahkan presidennya salahkan bawahannya yang seenak jidat bikin sengsara rakyat," komentar warganet lain.
"Dia sendiri yang bikin peraturan dia sendiri juga yang ruwet, aneh aneh sumpah," kritik warganet.
"Bapak ini seolah mengkritik atasannya... lahhh kok..." kata warganet lain.
"Beli bensin salah satu nya," imbuh warganet.
"Betul, itu menterinya disebut juga dong pak, jangan bikin ruwet dengan banyaknya permen alias peraturan menteri macam saat rakyat susah dapatkan migor dan BBM lha kok belinya harus pake aplikasi segala, emang orang-orang miskin dan tua di daerah-daerah bisa gitu pake HP ? Buat makan aja susah," timpal yang lainnya.
Tidak Semua BBM Harus Dibeli Pakai MyPertamina
Mulai Jumat (1/7/2022), pemerintah telah menguji coba pemakaian aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM. Uji coba ini menjadi sorotan banyak masyarakat, meski sebagian besar menilai kebijakan tersebut membuat mereka repot sendiri.
Apalagi karena di hari pertama pendaftaran kemarin situsnya juga sempat server down dan sulit diakses. Selain itu, aplikasinya juga dinilai lamban dan mendapat banyak ulasan buruk.
Namun tahukah Anda kalau tidak semua BBM harus dibeli memakai MyPertamina? Ada beberapa jenis BBM yang bisa dibeli tanpa aplikasi tersebut serta tentu bisa dipertimbangkan untuk alternatif jika enggan ribet memakai MyPertamina.
Tentu saja jenis-jenis BBM ini tidak masuk kategori minyak bersubsidi, antara lain seperit berikut:
- Pertamax Racing
- Pertamax Turbo
- Pertamax
- Pertamina Dex
- Dexlite
