Infografis
Suara.com - Bupati Kepulauan Seribu Junaedi akan mengusulkan kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk penarikan retribusi kapal dan helikopter yang datang ke wilayahnya.
Selama pemerintah setempat belum menarik retribusi kepada kapal dan helikopter karena belum memiliki payung hukum.
"Nanti akan kita ajukan kepada gubernur melalui surat untuk bagaimana mendapatkan pendapatan dari retribusi seperti mobil di darat. Parkir mobil saja dua jam sudah puluhan ribu," ujar Junaedi, Jumat (1/7/2022).
Usulan itu nanti akan dibarengi dengan pengembangan sarana dan prasarana di Kepulauan Seribu untuk memajukan sektor wisata.
Baca Juga: Ketua DPRD DKI Geram, Lagi Sidak ke Pulau Panjang Kepulauan Seribu Temukan Helipad Milik Swasta
"Saya orientasikan kepada kebutuhan dasar dulu. Pertama, kita akan mempercantik dermaga yang ada. Dari enam dermaga, saat ini belum dilakukan perbaikan nya, itu yang prioritas," kata dia.
Penarikan retribusi diharapkan dapat menambah pemasukan bagi kas daerah.
Hal itu dikatakan Junaedi setelah Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi inspeksi mendadak ke Pulau Panjang dan menemukan helipad di sana.
"Saya tadi menemukan salah satunya ada helipad yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak swasta. Kalau kita tidak datang ke sini, mana kita ada helipad. Kok ada Helipad di aset DKI, tapi nggak lapor ke kita. Ini namanya helipad ilegal, helipad siluman," ujar Prasetio, Kamis (30/6/2022).
Prasetyo mengatakan pemanfaatan lahan dan set pemerintah seharusnya melalui permohonan izin.
Baca Juga: Menparekraf Gali Potensi Parekraf di Pulau Kelapa Kepulauan Seribu
"Harusnya kalau helipad itu resmi, setiap kali mendarat kan memberi pemasukan ke pemprov, kan. Tapi selama ini tidak. Dia tidak melaporkan secara transparan bahwa di dalam itu ada pemanfaatan lahan," kata Prasetyo.
"Kan itu ada duitnya, bos. Sekarang pertanyaannya, duitnya lari ke mana? Oknumlah. Oknumnya siapa? Nanti kita cari," kata dia. [rangkuman laporan Suara.com]
