Infografis
Suara.com - Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi, berencana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuat aturan penarikan retribusi di Kepulauan Seribu. Selama ini, kapal yang bersandar atau helikopter yang mendarat belum dikenakan retribusi.
Hal ini dikatakan Junaedi sebagai tanggapan atas temuan Ketua DPRD DKI atas landasan helikopter yang diduga ilegal milik swasta. Helipad seharusnya tidak bisa bebas mendarat tanpa adanya retribusi.
"Nanti akan kita ajukan kepada Gubernur melalui surat untuk bagaimana mendapatkan pendapatan dari retribusi seperti mobil di darat. Parkir mobil saja dua jam sudah puluhan ribu," ujar Junaedi kepada wartawan, Jumat (1/7/2022).
Selama ini, pihaknya tidak mengenakan retribusi pada kapal pribadi atau jasa wisatan yang memasuki Kepulauan Seribu. Sebab, belum ada aturan yang mewajibkan penarikan biaya itu.
Kendati demikian, Junaedi menyebut pengajuan ini akan dibarengi dengan pengembangan sarana dan prasarana di Kepulaua Seribu. Menurutnya hal ini merupakan prioritas dalam memajukan kawasan wisata ini.
"Saya orientasikan kepada kebutuhan dasar dulu. Pertama, kita akan mempercantik dermaga yang ada. Dari 6 dermaga, saat ini belum dilakukan perbaikannya, itu yang prioritas," ucapnya.
Setelah sudah ada sarana dan prasarana yang memadai, pengambilan retribusi baru bisa dilaksanakan. Dengan demikian, maka kebijakan ini bisa menambah pemasukan bagi kas daerah.
"Nanti, setelah dermaga sudah dilakuakn perbaikan, ada retribusi yang bisa kita ambil. Bupati sudah mengusulkan. Decision maker-nya di dinas pendapatan daerah (Badan Pendapatan Daerah DKI)," pungkasnya.
Ketua DPRD DKI Sidak
Baca Juga: Anies Ajak Warga Jakarta Padamkan Lampu Sabtu Malam Selama Satu Jam
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melakukan Inspeksi Dadakan (Sidak) ke Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6/2022). Dalam kunjungannya, ia mendapati temuan yang membuatnya geram.
