Infografis
Suara.com - Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) mendesak Komisi III DPR RI segera memanggil Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk menjelaskan alasan penyidik membebaskan para tersangka kasus dugaan investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.
Direktur Eksekutif PAPD, Agus Rihat Manalu menilai Kabareskrim Polri mesti menjelaskan secara tuntas mengapa berkas perkara kasus investasi bodong KSP Indosurya tak kunjung dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum (JPU) hingga para tersangka mesti dibebaskan.
“Kasus pembebasan para tersangka harus diusut tuntas, Komisi III DPR RI mesti segera memanggil Kabareskrim terkait pembebasan para tersangka tersebut,” kata Agus kepada wartawan, Rabu (29/6/2022).
Di sisi lain, Agus berpendapat rencana Kabareskrim Polri melakukan pemeriksaan secara parsial terhadap para korban investasi bodong KSP Indosurya merupakan sesuatu hal yang aneh. Sebab, langkah tersebut dianggapnya justru berpotensi tidak akan menemukan bukti secara komprehensif.
“Ujungnya sudah bisa ditebak karena dianggap kurang saksi dan bukti maka berkas perkara tersebut pada akhirnya tidak akan pernah P-21 alias lengkap. Sehingga Kejaksaan Agung selalu mengembalikan berkas para tersangka,” katanya.
Dibebaskan Demi Hukum
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan investasi bodong KSP Indosurya. Ketiga tersangka, yakni Henry Surya selaku Ketua KSP Indosurya; Manajer Direktur Koperasi Suwito Ayub (DPO); dan Head Admin, June Indria.
Total korban dalam kasus ini disebut mencapai 14.500 orang. Sedangkan nilai kerugiannya ditaksir hingga Rp15,9 triliun.
Belakangan, penyidik akhirnya membebaskan Henry Surya dan June. Keduanya dibebaskan demi hukum setelah masa penahanannya habis sebelum berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU.
Baca Juga: Selain Bahas KTT G20, Lawatan Jokowi ke Tiongkok Juga Bahas Ini
Upaya Penangkapan Kembali
