Infografis
Suara.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tidak lagi melibatkan diri apabila Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan disahkan menjadi undang-undang. Akan tetapi, Baleg juga bisa membentuk Panja Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan kalau misalkan pemerintah tidak membuat peraturan pelaksanaan UU TPKS secara tepat waktu atau bahkan tidak sama sekali.
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 91 UU TPKS, peraturan pelaksanaan dari UU TPKS ini harus ditetapkan paling lambat 2 tahun setelah diundangkan. Kemudian pemerintah pusat harus melaporkan pelaksanaan UU TPKS kepada Baleg paling lambat 3 tahun setelah diundangkan.
"Jika dipandang perlu, Badan Legislasi dapat membentuk Panja Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU TPKS apabila dalam pelaksanaan UU TPKS pemerintah tidak membentuk peraturan pelaksana dari UU TPKS tepat waktu dan/atau amanat UU TPKS tidak dilakukan sebagaimana mestinya," kata Willy dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).
Di luar itu, Willy menegaskan kalau UU TPKS sudah dapat langsung diterapkan dan digunakan oleh aparat penegak hukum. Terutama dalam melakukan penindakan terhadap kasus TPKS, baik delik pidana maupun hukum acaranya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait.
Ia menegaskan kembali bahwa Panja RUU TPKS telah selesai melaksanakan tugas setelah pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat I di Badan Legislasi bersama pemerintah.
Baca Juga: Pemkot Targetkan Rehabilitasi 1.051 Rumah Tak Layak Huni
"Selanjutnya seluruh pihak, mulai dari anggota DPR baik secara perorangan maupun sesuai dengan penugasan di komisi terkait, sama-sama melakukan pengawasan dalam pelaksanaan UU TPKS," tuturnya.
Willy menjelaskan, secara umum, kewenangan DPR dalam upaya penegakan UU TPKS adalah melakukan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Fungsi pengawasan itu dapat langsung dilakukan oleh komisi-komisi terkait pasca UU TPKS diundangkan.
Sementara itu untuk fungsi legislasi, kata Willy dapat dilakukan oleh Baleg DPR RI sebagaimana menjadi tugas dan fungsi dari Baleg dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.
Sebagai informasi, berdasarkan amanat UU TPKS, pemerintah harus membentuk lima peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (Perpres).
Lima peraturan pemerintah itu, misalnya melingkupi PP dana bantuan korban; PP penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan TPKS; PP tentang tata cara penanganan, perlindungan dan pemulihan korban; PP tentang penyelenggaraan pencegahan TPKS; serta PP koordinasi dan pemantauan TPKS.
Sedangkan Perpres yang dibutuhkan, yakni Perpres tentang tim terpadu penilaian penyediaan layanan; Perpres tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu di tingkat pusat; Perpres tentang UPTD PPA; Perpres tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk APH dan tenaga layanan; serta Perpres tentang kebijakan nasional tentang pemberantasan TPKS.
"Selain itu, DPR dan Pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat melakukan sosialisasi UU TPKS kepada seluruh pemangku kepentingan dan warga masyarakat agar UU TPKS dapat optimal dilaksanakan."
