Jabatan-jabatan penting di pemerintahan semuanya ditempati laki-laki dan oleh anggota Taliban. Kelompok itu juga mengesampingkan rencana untuk menggelar pemilihan umum.
Pemerintah-pemerintah negara lain belum mengakui secara resmi pemerintahan Taliban.
Banyak pejabat negara Barat mengatakan Taliban perlu mengubah arah kebijakannya tentang hak-hak perempuan dan mewujudkan pemerintahan yang inklusif untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional.
Perubahan itu juga diperlukan agar Afghanistan bisa lepas dari sanksi yang sangat menghambat perekonomiannya. (Sumber: Antara/Reuters)