Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan memberikan sinyal untuk tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menanggapi itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai ada faktor emosional dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpengaruh besar terhadap sikap partai.
Ujang kembali mengingatkan pada Pilpres 2004, di mana kala itu, Megawati dikalahkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Padahal sebelumnya SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 2001 atau tepatnya ketika Megawati bertengger sebagai presiden.
Efek kalah dari 'anak buah' itu lah yang dianggap Ujang masih mempengaruhi hubungan Megawati dan SBY.
Baca Juga: Tessy Tak Ikut Antar Jenazah Istri ke Pemakaman, Kenapa?
"Saya melihat begini, memang ada kan kalau perempuan itu kan perasa jadi ibu Megawati itu sosok ibu jadi dia perasa jadi emosionalitas itu mengalahkan rasionalitas," kata Ujang dalam diskusi bertajuk Belum Ditembak Sudah Ditolak secara virtual, Selasa (28/6/2022).
'Sensi'nya Megawati terhadap SBY itu dilihat Ujang terus berlangsung meskipun Pilpres 2004 sudah lama berakhir. Sebagai contoh ketika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dikabarkan masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sampai jabatan dua periode Jokowi mau berakhir pun, nama AHY tetap tidak ada dalam jajaran menteri. Padahal menurut Ujang, hubungan Jokowi dengan SBY yang notabene merupakan ayah dari AHY terbilang cukup baik.
"Ini adalah persoalan lama yang muncul kembali, luka lama itu belum kering dan saya melihat persoalan keibuan ini lah yang menjadi faktor yang terbawa ke dalam persoalan politik."
Tutup Peluang
Baca Juga: Momen Jokowi Naik Helikopter Militer Bareng Para Pemimpin Dunia
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelumnya, mengatakan sulit untuk menjajaki koalisi dengan PKS dan Demokrat untuk Pilpres 2024. Namun, PDIP bicara buka peluang bekerjasama dengan partai lain seperti Gerindra-PKB dan Golkar, PAN hingga PPP yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
"Ya kita ini kan dengan PAN, karena kan basisnya kan Muhammadiyah, dengan PKB dengan PPP, kemudian dengan Golkar dengan Gerindra, apalagi?" kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).
Hasto mengatakan, memang partainya ingin menjajaki kerja sama dengan semangat bergotong royong.
"Kita ini kan membangun semangat gotong royong. Tapi kerja sama ini kan muncul dari satu niat terdalam bagi kemajuan Indonesia kita," tuturnya.
"Bukan semata-semata berapa kalkulasi politik menteri yang akan didapat dengan kerja sama itu, itu dalam sistem parlementer," sambungnya.
Lebih lanjut, saat disinggung peluang PDIP berkoalisi dengan NasDem, Hasto menjawab secara diplomatis.
"Oh NasDem kita kerja sama sejak tahun 2014 dan sekarang masih mendukung pak Jokowi dan Kiai haji Maruf Amin," ujarnya.
"Ya kalo 2024 masing-masing kan punya strategi. Kalau kami 2024 harus diawali dengan memperhebat pemerintahan Jokowi Kiai haji Maruf Amin dulu itu setelah tercapai, kemarin kan pak Jokowi baru ke IKN setelah itu berjalan dengan baik baru Agustus untuk pencalonan capres-cawapres ya 3 bulan 4 bulan misalnya itu baru dikerucutkan, sehingga Pemilu bisa dilakukan dengan suasana optimisme karena semua bergerak mendukung pak Jokowi pada saat ini."
