Infografis
LBH Jakarta juga menilai pasal yang digunakan untuk menjerat keenam pegawai Holywings menjadi tersangka tidak tepat. Sebab pasal yang digunakan multitafsir. Hal tersebut yang kemudian menguatkan, menurut Nelson, dugaan penegakan hukum pada kasus ini merupakan kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan.
"Jika dirunut, terdapat 3 klaster penggunaan pasal yang dapat dijelaskan. Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No 1/1946, LBH Jakarta sejak awal mengecam pasal pukat harimau ini yang kerap diterapkan secara eksesif. Pasalnya, ketentuan pidana ini dapat menjerat ekspresi yang sah dan dilindungi konstitusi dengan memuat unsur-unsur tindak pidana yang karet. Salah satu unsur dalam pasal ini berkenaan dengan berita atau pemberitahuan bohong jelas," Nelson.
"Jika dikaitkan dengan kasus ini, jelas bahwa unsur yang dimaksud tidak terbukti karena promo minuman beralkohol gratis bukanlah berita atau pemberitahuan bohong, melainkan benar adanya," jelasnya.
Dalam kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Holywings Indonesia, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan enam orang tersangka. Mereka adalah yakni EJD laki-laki 27 tahun selaku Direktur Kreatif Holywings Indonesia; NDP perempuan 36 tahun selaku Head Team Promotion; DAD laki-laki 27 tahun Designer Grafis; EA perempuan 22 tahun selaku Admin Tim Promo; AAB perempuan 25 tahun selaku Sosial Media Officers; dan AAM perempuan 22 tahun selaku Tim Promosi.
Motif Holywings menyebarkan promosi minuman beralkohol gratis bagi pemilik nama Muhammad dan Maria untuk menarik pengunjung. Khususnya, bagi gerai yang angka penjualannya di bawah target 60 persen.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 156 atau Pasal 156 A KUHP. Kemudian Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
