Infografis
Suara.com - Perlakuan terhadap sejumlah pelapor pelanggaran atau whistleblower di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya ditelisik oleh panel eksternal, kata mantan juru bicara PBB mengenai pelecehan seksual.
Komentar Purna Sen mengemuka setelah investigasi BBC mengungkap pemecatan terhadap sejumlah staff PBB yang berupaya mengungkap dugaan pelecehan seksual.
Purna Sen menegaskan bahwa PBB mesti "meningkatkan upayanya" dan mengadopsi usulan apapun yang direkomendasikan panel eksternal.
PBB menyatakan berkomitmen melindungi para "pelapor pelanggaran yang sungguh-sungguh" sekaligus meminta pertanggung jawaban terhadap stafnya.
Film dokumenter BBC berjudul The Whistlebowers: Inside the UN menampilkan kesaksian sejumlah staf PBB yang berupaya melaporkan beragam dugaan—termasuk penipuan dan pelecehan seksual. Mereka mengklaim telah dihukum setelah bersuara, beberapa di antara mereka bahkan dipecat.
Baca juga:
- Video adegan seks di Israel jadi viral, staf PBB diskors tanpa gaji
- Investigasi BBC: PBB sengaja hindari angkat masalah Rohingya di Myanmar
Dalam film tersebut, Purna Sen—yang ditunjuk sebagai juru bicara kampanye melawan pelecehan, penyerangan, dna diskriminasi pada 2018—mengutarakan ada beberapa perempuan di PBB yang "didekati, disapa, dan diperkosa". Semakin banyak pria yang dibiarkan melenggang tanpa dikenai hukuman, menurutnya, akan membuat "mereka semakin menjadi-jadi".
Dia berkata kepada BBC Newsnight bahwa dirinya tidak terkejut dengan sejumlah kesaksian yang "sangat membuat marah".
"Hal ini menunjukkan bahwa terkadang perlindungan dari pejabat tinggi di setiap organisasi lebih bermakna ketimbang ketiadaan sesuatu yang merugikan terhadap mereka yang tidak punya kuasa.
Baca Juga: Kemen PPPA: Orang Tua Harus Edukasi Anak Agar Waspada Terhadap Pelecehan Seksual
"Ini artinya ada ketegangan sungguhan di dalam sebuah organisasi yang tidak hanya menjunjung dan mengadvokasi hak asasi manusia, tapi bahkan tempat lahirnya hak asasi—tapi dia [PBB] belum dapat mewujudkannya untuk orang-orang yang bekerja untuk organisasi ini," papar Sen.
Sen menyatakan ingin Sekjen PBB, António Guterres, untuk menunjuk panel eksternal berisi beragam figur untuk menyelisik pengalaman sejumlah staff dan merekomendasikan serangkaian tindakan terfokus.
Dalam sebuah pernyataan, kantor Guterres mengatakan tetap terbuka untuk tinjauan eksternal pada upaya "memerangi pelanggaran dalam bentuk apapun".
Kekebalan diplomatik
PBB mempunyai status hukum dilindungi dan staf seniornya memiliki kekebalan diplomatik dari semua hukum nasional.
Kekebalan ini diberikan kepada organisasi tersebut untuk melindunginya dari campur tangan yang bisa menghalangi kerja mereka.
Namun, PBB menegaskan kekebalan itu tidak diberikan agar bisa digunakan demi kepentingan pribadi staf dan PBB tidak melindungi mereka yang berbuat kejahatan seperti penyerangan seksual.
Semua keluhan staf PBB harus dialamatkan secara internal. Kantor Layanan Pengawasan Internal (OIOS) menangani tuduhan-tuduhan serius, termasuk klaim pidana, tapi tidak punya wewenang hukum.
BBC diberikan rekaman rahasia yang menunjukkan OIOS tidak selalu efektif. Rekaman itu menampilkan Ben Swanson, direktur divisi investigasi, yang bertutur dalam rapat staf.
Dia mengatakan seorang staf senior perempuan di PBB mendatanginya sambil menangis dan menjelaskan bahwa seorang asisten Sekjen PBB menyentuh bagian bawah celana panjangnya.
Sebagai catatan, sekjen PBB memiliki beberapa asisten.
Dalam rekaman itu, Swanson memaparkan tuduhan penyerangan seksual tersebut kepada sekjen PBB dan beberapa pejabat senior—namun dengan cepat mereka menepisnya.
"Jadi saya berupaya menuturkan pengakuan ini dan saya…saya langsung dipotong," kata Swanson dalam rekaman tersebut.
Dia menambahkan, perempuan pelapor itu dibujuk agar tidak melaporkan tuduhannya dan bersuara tidak akan ada gunanya lantaran pria itu adalah "orang yang disukai".
Peter Gallo - pelapor pelanggaran yang membagi rekaman audio tersebut—mengatakan kepada dokumenter BBC:
"Saya menghabiskan empat tahun sebagai penyelidik di markas PBB di New York. Dari pengalaman itu, saya meyakini organisasi tersebut sarat korupsi dari bawah hingga atas."
Setelah mendengar penuturan Gallo, Sen berkata: "Mengapa sekretaris jenderal tidak berkata, 'Ini keterlaluan, apa yang akan kita lakukan? Kebijakan tanpa toleransi saya mengharuskan kita bertindak'. Alih-alih, kita mendapat perkataan 'Tidak, kita tidak akan menangani itu'."
Kantor Sekjen PBB menegaskan tetap berkomitmen "memberi sanksi terhadap staf manapun, yunior atau senior, yang kedapatan melakukan pelecehan seksual".
'Cabul'
Martina Bostrom, mantan penasihat senior untuk UNAIDS, mengaku kepada BBC bahwa dirinya juga korban pelecehan seksual di lingkungan kerja.
"Pelecehan seksual, eksploitasi, dan perisakan di PBB terjadi di markasnya, terjadi dari Senin hingga Jumat. Terjadi saat jam kantor regular, terjadi di mana-mana," kata Martina.
Dia mengklaim dirinya diincar oleh Luiz Loures, wakil direktur eksekutif UNAIDS sekaligus asisten sekjen PBB. Luiz disebutnya sebagai orang "cabul" dan dikenal karena perilakunya yang tidak pantas.
Pada sebuah acara kerja di Bangkok pada 2015, menurut Martina, Luiz mencium dan menggerayanginya secara paksa di dalam lift tatkala mereka meninggalkan rapat. Martina juga menuduh Luiz menyeretnya ke kamar.
"Saya memohon kepada dia untuk berhenti, lepaskan saya. Saya harus menutup tubuh saya dengan pintu lift agar bisa bertahan karena saya takut terlihat di koridor yang panjang itu. Otak saya jelas bekerja sangat, sangat cepat, takut membayangkan yang bisa terjadi."
Martina meluncurkan complain resmi dan berbicara kepada sejumlah penyelidik PBB. PBB dan UNAIDS "membalas dengan cara yang keji dan menyakitkan," ujarnya.
"Itu sangat menyakitkan karena seperti merasa kembali dilanggar. Seperti mereka tidak memberikan saya kesempatan bernapas."
Pada 2018, Luiz Loures pensiun dari PBB dan diberikan ucapan terima kasih atas "dedikasinya selama 22 tahun".
Dia berkata kepada BBC: "Saya tidak pernah melecehkan atau menyerang siapapun. Tuduhan yang dilayangkan tidak berdasar."
PBB menyatakan "Tuduhan-tuduhan perisakan terhadap Dr Loures telah diselidiki" namun saat ini PBB "tidak dalam posisi untuk berkomentar mengenai kebenaran klaim-klaim ini".
Pada Agustus 2021, Martina menerima sepucuk surat dari PBB yang menerima bahwa dia "dilecehkan secara seksual dalam periode waktu yang berlarut-larut". Namun terkait tuduhan bahwa dia diserang secara seksual pada 2015, PBB menyimpulkan "sesuatu yang traumatis terjadi pada Anda konsisten dengan pengakuan Anda mengenai situasi tersebut", namun temuan-temuan "tidak memenuhi standar bukti".
Tanpa toleransi
Purna Sen—yang ditunjuk sebagai juru bicara kampanye melawan pelecehan, penyerangan, dna diskriminasi pada 2018, menilai kasus Martina adalah gejala dari masalah yang lebih luas di PBB.
Sem berkata kepada BBC bahwa secara "menakjubkan" terdapat sepertiga staf PBB mengaku mengalami pelecehan seksual saat bekerja, namun mayoritas dari kasus-kasus itu tidak pernah dilaporkan.
"Yang kami tahu tentang kasus-kasus tersebut, ini hanyalah puncak gunung es dan ini adalah poin penting, orang-orang merasa akan ada konsekuensi buruk saat melapor, mereka akan menghadapi balasan.
"Jika saya diserang atau diserang secara seksual, kemungkinan saya tidak akan melaporkannya. Saya tidak akan menempatkan diri saya melalui proses itu."
Dalam sebuah pernyataan, kantor Sekjen PBB, António Guterres, menyatakan terdapat "perbaikan besar memerangi momok pelecehan seksual, yang tiada satu organisasi pun yang kebal".
Lebih jauh, beragam tindakan termasuk memperkerjakan perempuan penyelidik untuk menyelisik tuduhan-tuduhan yang diajukan, layanan panggilan darurat bagi staf untuk melaporkan tuduhan pelanggaran, dan pelatihan yang lebih baik untuk manajemen senior.
Akan tetapi, kepada BBC Newsnight, Purna Sen berkata bahwa pengakuan-pengakuan dalam film dokumenter menunjukkan PBB belum memenuhi janjinya terkait nol-toleransi dan "masih banyak yang harus dilakukan".
"Apakah itu korupsi, penipuan, pelecehan seksual, [staf PBB] merasa mereka tidak bisa maju bahkan untuk membuat laporan, bahwa keluhan ditepis secara dini. Mereka tidak diberikan prosedur alternatif dan akses untuk banding," paparnya.
"PBB jelas telah berupaya menangani beberapa kegagalan besar, tapi jauh dari cukup. Saya telah melihat hal-hal yang sangat bermasalah - yang bisa dan seharusnya ditangani secara darurat, tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga perbuatan."
