Pegiat Lingkungan dan Tanah Adat Dibunuh, Mengapa Jadi Aktivis Berbahaya'?

Suara.com - Pembunuhan seorang pakar masyarakat adat terkemuka dan seorang jurnalis Inggris di Brasil mengingatkan lagi isu keselamatan bagi para aktivis lingkungan dan pertanahan di seluruh dunia.

Bruno Pereira, eks pimpinan lembaga adat Brasil, Funai, dan jurnalis Inggris, Dom Phillips, sebelumnya dinyatakan hilang saat melaporkan kasus-kasus penangkapan ikan ilegal di kawasan hutan hujan terpencil pada 5 Juni lalu.

Para aktivis di tingkat akar rumput acap kali menjadi garis pertahanan terakhir terhadap perusakan lingkungan, saat ini menghadapi intimidasi, ancaman, dan seringkali kekerasan.

Dan di negara-negara seperti Kolombia, Meksiko, Brasil, dan Filipina, di mana sumber daya alam dieksploitasi secara agresif oleh kelompok-kelompok kuat, hidup mereka sangatlah berisiko.

Baca Juga: Siapa Ayah Andrew Kalaweit? Pria Asal Prancis Jadi Aktivis Lingkungan di Kalimantan

Baca juga:

• Jurnalis Inggris 'ditembak mati' di belantara Amazon, mengapa dia dibunuh?
• Remaja suku Amazon: Kami akan 'bertarung sampai mati' untuk menyelamatkan hutan Amazon
• Penjaga hutan Amazon yang dibunuh pembalak liar

Global Witness, suatu kelompok yang rajin mengampanyekan persoalan ini dan memiliki data statistik tentang kekerasan atas para aktivis lingkungan, mengatakan, setidaknya 227 orang dibunuh karena membela tanah adat dan lingkungan pada tahun 2020.

Tetapi Marina Comandulli, pegiat di bagian kampanye di organisasi tersebut, mengatakan angka itu "tentu saja tidak menggambarkan kenyataan yang ada", karena hanya kasus-kasus paling menonjol yang dipublikasikan.

"Angka yang kami laporkan hanyalah puncak gunung es. Kami tidak pernah yakin tentang jumlah sebenarnya," katanya kepada BBC.

Dalam kasus Bruno Pereira dan Dom Phillips, ada kecaman dunia internasional yang menekan otoritas lokal agar mencari jenazah keduanya dan menemukan siapa pembunuhnya.

Baca Juga: Sebut Program Citarum Harum Gagal, Aktivis Lingkungan Minta TNI Lebih Libatkan Masyarakat

Namun Comandulli berujar tekanan ini muncul sebagian lantaran siapa sosok mereka.

"Apabila kasus seperti itu terjadi pada anggota kelompok adat, barangkali tidak akan pernah dilaporkan, dan itulah tantangan kami (untuk mengungkap kekerasan)."

Baca juga:

• Pembunuhan aktivis pembela lingkungan di seluruh dunia cetak rekor tertinggi
• Polisi didesak usut tuntas kematian aktivis lingkungan Golfrid Siregar yang 'janggal'
• Pembunuhan Salim Kancil 'bagian konflik agraria'

Tempat-tempat berbahaya bagi para aktivis lingkungan

Kolombia berada paling atas dalam statistik terbaru Global Witness, menurut Comandulli, karena situasi semrawut dan tidak terkontrol, menyusul perjanjian damai antara pemerintah dan kelompok gerilya.

Ketika kelompok-kelompok ini sepakat untuk dibubarkan, wilayah luas dibiarkan tanpa ada kehadiran aparatus pemerintah.

Setelah Kolombia yang berada di peringkat paling atas, diikuti Meksiko, Filipina, dan Brasil.

Tujuh negara Amerika Latin termasuk di antara sepuluh negara tertinggi dalam jumlah aktivis yang dibunuh, dengan wilayah Amazon menjadi lokasi paling rawan.

Comandulli mengatakan data mereka "penuh sesak" dengan kasus-kasus yang mirip dengan apa yang dialami Phillips dan Pereira.

Di Honduras, salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi para aktivis lingkungan, sejumlah tokoh masyarakat tewas dalam sengketa tambang oksida besi terbaru di Taman Nasional Carlos Escaleras.

Salah satu kasus yang paling disorot adalah pembunuhan aktivis dari masyarakat adat setempat, Berta Caceres, yang memimpin protes terhadap proyek bendungan hidro-listrik Agua Zarca.

Dia ditembak mati oleh pembunuh bayaran di kediamannya pada 2016.

Baca juga:

• Hutan seluas 'lapangan sepak bola' di Amazon Brasil hilang setiap menit
• Perburuan emas menyulut penyerangan terhadap masyarakat adat di hutan Amazon
• Deforestasi hutan di Brasil mencapai titik terparah dalam satu dekade terakhir

Pada Senin (20/06), Roberto David Castillo, mantan kepala perusahaan bendungan pembangkit listrik tenaga air Desarrollos Energticos, atau Desa, dipenjara selama 22 tahun karena memerintahkan dan merencanakan pembunuhan.

Tujuh orang lainnya telah dihukum karena peran mereka dalam kasus pembunuhan itu.

Di Afrika, mereka yang terbunuh, termasuk aktivis asal Afrika Selatan, Fikile Ntshangase, 65 tahun, yang terlibat dalam sengketa hukum atas perpanjangan tambang terbuka yang dioperasikan oleh Tendele Coal di dekat Somkhele di Provinsi KwaZulu-Natal.

Dia ditembak mati di ruang tamunya sendiri.

Korban tewas akibat pembunuhan lingkungan di benua itu semakin meningkat dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Taman Nasional Virunga di DRC.

Di sana, puluhan penjaga taman nasional telah dibunuh oleh kelompok pemberontak, pemburu liar, dan kelompok paramiliter.

Baca juga:

• Cek fakta pernyataan Jokowi di COP26, tentang deforestasi
• Tren pemakaian batubara di dunia turun, Indonesia justru naik
• Hasil KTT COP26 dan 'kecanduan' eksploitasi, apakah Indonesia akan bebas batu bara tahun 2040?

Apa yang terjadi di Filipina, Indonesia, dan negara-negara Asia-Pasifik?

Di kawasan Asia-Pasifik, persoalan hak asasi manusia paling buruk terjadi di Filipina dan Indonesia, di mana pemerintah mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk mengeksploitasi kawasan hutan.

"Umumnya [pembunuhan atas aktivis linkungan dan tanah terjadi] di area di mana kehidupan alam masih tumbuh berkembang, dan memiliki sumber daya alam, karena komunitas ini melakukan upaya pelindungan di sana," kata Comandulli.

"Oleh karena itu, salah satu alasan mengapa konflik-konflik ini umumnya terjadi adalah karena ada sengketa tanah yang ingin dipertahankan oleh komunitas-komunitas ini - karena ini adalah mata pencaharian dan kelangsungan hidup mereka - sedangkan untuk kalangan pebisnis itu adalah cara untuk meraup keuntungan."

Tetapi ada faktor-faktor yang jauh lebih berperan yang membuat situasi menjadi lebih buruk.

"Kami tidak dapat mengabaikan bahwa ada pasar internasional yang mendorong permintaan komoditas dan (memperburuk) masalah di kawasan itu," kata Comandulli.

Dan negara memainkan peran kunci dan terkadang berbuat jahat dalam konflik semacam itu.

Baca juga:

• Eksklusif: Investigasi ungkap perusahaan sawit Korsel 'sengaja' membakar lahan di Papua
• Omnibus Law: Menyoal tanah adat dan deforestasi Papua di tengah klaim pemerintah 'tak akan ada masalah'
• Sejumlah perusahaan di balik karhutla lolos dari sanksi serius

Pegiat lingkungan di Filipina dicap 'komunis'

"Di Filipina, pemberian 'label merah' adalah awal dari serangan-serangan lainnya," kata Lia Mai Torres, sosok juru kampanye lingkungan yang terkenal.

Dia merujuk pada praktik yang dilakukan pemerintah Filipina yang menuduh orang-orang dan berbagai organisasi, seringkali pembela hak asasi manusia, sebagai komunis, teroris atau pemberontak.

'Label merah' telah merajalela di bawah eks Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ujar para aktivis, terutama sejak pembentukan gugus tugas nasional untuk mengakhiri konflik bersenjata dengan anggota komunis lokal (NTF-ELCAC) pada 2018.

Aktivis dan organisasi yang diberi label merah seringkali menjadi sasaran pelecehan, intimidasi, dan kekerasan.

Daisy Macapanpan, aktivis lingkungan, ditangkap pada 11 Juni, setelah secara lantang menentang pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air Ahunan di provinsi Laguna.

Pemerintah menuduhnya sebagai anggota Tentara Rakyat Baru (NPA), sayap bersenjata Partai Komunis Filipina (CPF).

Ini menjadikan penangkapannya disetujui oleh pengadilan. Para aktivis mengatakan tuduhan itu tidak jelas.

Sehari sebelumnya Macapanpan berkunjung ke kantor organisasi Torres, Center for Environmental Concerns (CEC).

Semenjak saat itulah, CEC dan organisasi lingkungan lainnya mengatakan mereka telah diawasi, di mana aparat kepolisian mengelilingi markas mereka dan mengambil gambar.

Pada 13 Juni, poster-poster yang menuduh para aktivis lingkungan sebagai teroris dan menyebut mereka "setan" dibiarkan tergeletak di depan kantor mereka sebagai bentuk intimidasi.

"Ini adalah cara sistematis di mana kami diserang. Ini adalah upaya untuk menghalangi pekerjaan kami, karena kami menentang proyek-proyek besar yang didukung oleh pemerintah atau didanai langsung oleh pemerintah," kata Torres kepada BBC.

Organisasi-organisasi tersebut mengatakan bahwa mereka mendukung masyarakat adat yang dipaksa keluar dari wilayahnya oleh proyek infrastruktur yang didanai pemerintah.

Menurutnya, pemerintah mengklaim para aktivis sedang melatih "para teroris".

Baca juga:

• 'Laki-laki tidak boleh masuk!' - Kisah para perempuan pelestari hutan bakau di Papua
• 'Penderitaan dan kerusakan lingkungan', nelangsa warga dan alam di wilayah lingkar tambang
• Lisensi keberlanjutan Korindo dicabut lembaga sertifikasi hutan

Dalam sebuah pernyataan, NTF-ELCAC mengatakan "tidak ada yang namanya pemberian label merah", seraya menyebut istilah itu sebagai "mesin propaganda teroris".

"NTF-ELCAC sudah membuka kedok, mengungkap, dan membeberkan kekejaman dan banyaknya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh [pemberontak Komunis] terhadap rakyat Filipina."

Komisi Hak Asasi Manusia (CHR) negara itu, sebuah badan independen yang dibentuk sesuai Konstitusi 1987, mengatakan tengah menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama penangkapan Daisy Macapanpan, termasuk kebrutalan polisi, pemberangusan atas perbedaan pendapat, dan pemberian label merah.

Dikatakan juga komisi itu sedang menyelidiki apakah tuduhan tersebut terkait dengan apa yang dikerjakan para aktivis itu.

Baca juga:

• Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur : Ada ancaman 'penebangan hutan'
• Investigasi BBC: 'Habitat 1.000 orang utan' di Kalimantan Barat terancam perusahaan kayu
• Sentani, Papua: Teriakan 'tolong' yang tak terdengar dari lereng Pegunungan Cyclops

'Tak ada yang tersisa'

Tetapi situasi di lapangan jauh lebih sulit untuk dipantau, di mana proyek-proyek besar berlangsung, yang juga merupakan daerah dengan kehadiran aparat militer yang besar, risiko bagi para aktivis terus meningkat.

"Orang-orang dipaksa keluar dari rumah mereka karena mereka takut. Pada 2019 militer menutup sekolah yang didirikan oleh masyarakat setempat dengan alasan mereka digunakan sebagai tempat pelatihan bagi pemberontak," kata Torres.

"Di daerah lain, tokoh masyarakat menerima ancaman pembunuhan."

Kementerian Pendidikan Filipina (DepEd) mengakui telah menutup 55 sekolah untuk anak-anak masyarakat adat Lumad di wilayah Davao usai menuduh mereka mengajarkan "ideologi kiri" kepada murid-muridnya.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, sebelumnya mengancam akan menjatuhkan bom ke sekolah-sekolah Lumad pada 2017.

"Saya akan menggunakan Angkatan Udara Filipina. Saya benar-benar akan membom mereka karena Anda beroperasi secara ilegal dan Anda mengajari anak-anak untuk memberontak," ujarnya ketika itu.

Baca juga:

• Banjir di Kalimantan Barat: 'Air setinggi leher, 'hutan tidak mampu lagi menjamin keselamatan manusia'
• Berkurangnya area hutan primer dan sekunder 'picu' banjir terbesar di Kalimantan Selatan

Kawasan terpencil paling rawan 'kekerasan'

Camille Pross, seorang peneliti Institut Lingkungan Stockholm yang berbasis di Bangkok, mengatakan kekerasan terhadap pegiat lingkungan lebih sering terjadi di daerah-daerah terpencil di kawasan Asia-Pasifik, di mana "masyarakat kurang mendapat dukungan aktivis untuk membela hak-hak mereka, dan untuk melaporkan perusakan lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia".

"Kekerasan itu bisa berupa stigma, seperti suasana kekerasan. Sebagian besar diintimidasi oleh pemerintah atau perusahaan yang beroperasi di masyarakat yang menciptakan suasana ancaman yang permanen," kata Pross kepada BBC.

"Ini belum tentu kekerasan sampai tingkat yang paling intensif, juga kekerasan dalam arti menciptakan rasa takut untuk lantang berbicara dan rasa takut menjadi pembela lingkungan".

"Banyak orang yang saya ajak bicara melaporkan bahwa mereka hanya menentang perusahaan pertambangan atau pembangkit listrik tenaga air ketika mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka mungkin juga mati, karena tidak ada yang tersisa untuk mereka," ujar Pross.