Infografis
Suara.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Luluk Nur Hamidah mengungkapkan bahwa bukan hanya cuti ibu melahirkan beserta suami yang diatur dalam rancangan undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Ia menyebut kalau dalam RUU tersebut, DPR RI juga mengatur kewajiban tempat bekerja untuk menyediakan fasilitas tempat penitipan anak atau daycare.
Luluk menerangkan bahwa salah satu tujuan dari RUU KIA sendiri ialah untuk memastikan kepentingan tumbuh kembang anak, khususnya di 1.000 hari pertama kehidupan anak. Menurutnya, hal itu dapat terpenuhi yakni dengan penyediaan fasilitas dan sarana prasarana, baik di ruang publik maupun di tempat kerja.
"Fasilitas sarana dan prasana (sarpras) yang harus disediakan seperti tersedianya daycare, ruang bermain, dan ruang Laktasi yang wajib dipenuhi oleh pihak manapun, khususnya pengelola sarpras umum ataupun di tempat kerja," terangnya.
Aturan mengenai kewajiban penyediaan daycare, ruang bermain, hingga ruang Laktasi tertuang dalam Bab 3 Pasal 22 dan Pasal 23 draft RUU KIA . Pada Pasal 22 disebutkan bahwa penyedia atau pengelola fasilitas dan sarana prasarana umum harus memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum bagi Ibu dan Anak.
Baca Juga: Bantah Saling Sindir Partai Sombong dengan PDIP, NasDem: Surya Paloh dengan Megawati Bersahabat
Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan sarana prasarana umum bagi ibu dan anak tersebut meliputi dukungan fasilitas di tempat kerja, tempat umum, dan alat transportasi umum. Dukungan fasilitas yang dimaksud ada dalam Pasal 22 Ayat (3) RUU KIA berupa penyediaan ruang Laktasi, penyediaan ruang perawatan anak, tempat penitipan anak, hingga tempat bermain anak.
"Sementara di Pasal 22 Ayat (4) RUU KIA diatur bahwa dukungan fasilitas dan sarpras di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada ibu yang bekerja dalam bentuk penyesuaian tugas, jam kerja, dan atau tempat kerja dengan tetap memperhatikan kondisi dan target capaian kerja," paparnya.
Bagi penyedia atau pengelola fasilitas serta sarpras umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 akan diberikan pembinaan dan atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Luluk menyebut sanksi itu juga berlaku bagi perkantoran.
"Daycare di tempat kerja tidak dapat kita anggap perkara sederhana jika paham manfaatnya. Daycare ini sekaligus menjamin ibu atau orangtua tetap dapat bekerja secara produktif, tenang, nyaman, bahkan memberikan ASI lebih dari 6 bulan," sebutnya.
"Dan yang pasti, kebutuhan atau hak anak juga tetap dapat terpenuhi. Terutama dalam hal pemantauan perkembangan dan juga kesehatan mental anak di masa yang akan datang."
Baca Juga: Dewan Masjid Indonesia Gagas Program Masjid Bantu Masjid
