Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Kepala BNPB Kabupaten Muna, Dahlan dalam kasus suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kementerian Dalam Negeri untuk wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
Dahlan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Kepala Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna, Sukarman Loke.
"Kami periksa Dahlan dalam kapaistas saksi untuk tersangka SL (Sukarman Loke)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (27/6/2022).
Selain Dahlan, tiga PNS Kabuppaten Muna turut dipanggil. Mereka yakni, La Mahi; Lumban Gaol, dan Hidayat, serta Direktur PT. Dhana Jaya Properti, Irfandi Ardiyanto. Para saksi turut diperiksa untuk tersangka Sukarman.
Hanya saja, Ali belum dapat menyampaikan apa yang akan ditelisik terhadap pemeriksaan sejumlah saksi ini. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui apakah para saksi telah penuhi undangan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dalam perkara pengembangan suap dana PEN untuk Kolaka Timur telah menetapkan Sukarman dan adik dari Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman, LM Rusdianto.
LM Rusdianto belum ditahan KPK lantaran dalam penahanan pada pekan lalu, ia tidak hadir dalam pemeriksaan penyidik KPK.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan bahwa peran Rusdianto bersama Laode M. Sukur yang sudah lebih dahulu ditahan serta Sukarman menjadi perantara suap Bupati Kolaka Timur nonaktif, Andy Merya Nur agar mendapatkan dana PEN di wilayahnya.
Mereka pun berkoordinasi dengan eks Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto untuk mendapatkan dana PEN. Kekinian, Ardian sudah ditahan KPK dan kini sudah masuk ke tahap persidangan.
Baca Juga: KPK Tetapkan Adik Bupati Muna Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur
Dimana, Andy Merya menyuap Ardian agar memperlancar proses pengajuan dana PEN mencapai Rp 2,4 miliar.